Saturday, 3 Jumadil Akhir 1442 / 16 January 2021

Saturday, 3 Jumadil Akhir 1442 / 16 January 2021

Surat Pengunduran Diri Edhy Prabowo Diserahkan ke Presiden

Jumat 27 Nov 2020 15:31 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Indira Rezkisari

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo  bersiap menjalani pemeriksaan  perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). KPK sebelumnya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). KPK sebelumnya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Foto: RENO ESNIR/ANTARA
Surat pengunduran diri Edhy Prabowo ditandatangani kemarin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Antam Novambar mengatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah menandatangani surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan setelah dinyatakan tersangka kasus suap oleh KPK. Antam menyampaikan surat tersebut sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Surat pengunduran diri sudah ditandatangani Pak Edhy kemarin. Surat itu ditujukan ke Bapak Presiden," ujar Antam di Jakarta, Jumat (27/11).

Kata Antam, KKP saat ini tinggal menunggu keputusan resmi Presiden Joko Widodo atas surat pengunduran diri tersebut. Sebab hanya Presiden yang berhak memutuskan pemberhentian seorang menteri.

Sementara ini, lanjut Antam, KKP dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.   

Antam menegaskan, di situasi saat ini pelayanan KKP terhadap masyarakat kelautan dan perikanan tetap berjalan seperti biasa. Pegawai di Pusat maupun Unit Pelayanan Teknis (UPT) Daerah tetap bekerja, tetap beroperasi seperti biasa.

"Yang pasti layanan ke masyarakat tetap berjalan, tidak boleh kendor," kata Antam menambahkan.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA