REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung mempersiapkan pemberian vaksin pencegah Covid-19 bagi warga Lampung. Vaksinasi tersebut menyasar pada kelompok masyarakat rentan, kelompok prioritas, dan kelompok risiko tinggi.

Kepala Dinkes Lampung dr Reihana mengatakan, pemberian vaksin Covid-19 tersebut diprioritaskan pada daerah-daerah yang berisiko tinggi Covid-19. “Saat ini sedang dilakukan uji coba vaksin,” kata Reihana dalam keterangan persnya, Kamis (26/11).

Dia mengatakan, vaksinasi kepada warga di Lampung khususnya pada daerah-daerah yang padat penduduk. Seperti di Kota Bandar Lampung diantaranya berada di kawasan Panjang dan Pidada. Saat ini, sedang dipersiapkan sumber daya manusia dan juga persiapan logistik vaksin itu sendiri.

Menurut dia, pemberian vaksin akan dilakukan uji coba kepada beberapa orang yang siap dilakukan imunisasi dengan vaksin Covid-19. Vaksinasi tersebut diberikan secara bertahap kepada warga di Lampung yang sasarannya mencapai empat juta lebih orang.

Sasaran vaksinasi yang akan dilakukan yakni kepada kelompok rentan yakni berusia 18 hingga 59 tahun, kelompok prioritas yakni tenaga kesehatan (nakes), penerima bantuan iuran, petugas pelayanan publik, masyarakat dan juga pelaku ekonomi. Selain kepada nakes, asisten nakes, dan tenaga penunjang lainnya, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan di masyarakat. Selanjutnya kepada petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yakni TNI/Polri, petugas kereta api, petugas bandara, petugas PLN/PDAM, dan pemadam kebakaran, BPBD, dan lainnya.

Sedangkan vaksinasi kepada kelompok risiko tinggi yakni pekerja yang menempuh usia produktif dan berkontribusi pada perekonomian daerah, dan juga sektor pendidikan, termasuk penduduk yang berdiam diri di daerah padat penduduk.

Vaksin juga akan diberikan kepada pasien yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif Covid-19 yang berada di rumah sakit. Pasien tersebut sudah diambil swab namun belum diketahui hasilnya.

Uni, warga Bandar Lampung, mengaku belum berani untuk dilakukan vaksinasi Covid-19 sebelum ada ketentuan resmi dari pemerintah atau pihak berwenang. Alasannya, karena pada era pandemi sekarang tidak bisa sembarang disuntik, kalau belum jelas obatnya.

“Saya khawatir sekarang, karena virus corona tersebut tidak kelihatan. Jadi, tidak bisa sembarang disuntik, kalau tidak ada kepastian dari pemerintah,” ujar ibu rumah tangga tersebut.

Menurut ibu dua anak tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah pejabatnya harus memberikan contoh kepada rakyat atau warganya. Mereka perlu menunjukkan jika juga telah disuntuk vaksin Covid-19, agar masyarakat percaya dengan vaksin tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika