REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Sebab, sektor UMKM menjadi salah satu pendorong utama pemulihan perekonomian pascapandemi Covid-19.
"Dalam kondisi krisis seperti saat ini, sektor keuangan tidak dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi karena korporasi mengurangi aktivitas produksi dan investasi, maka sektor UMK-lah yang menjadi salah satu pendorong utama,” ujar Ma’ruf saat memberikan sambutan pada Webinar Series Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020, Kamis (26/11).
Ia mengatakan UMKM mempunyai pangsa mencapai lebih dari 99 persen dari total keseluruhan jumlah unit usaha di Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi 97 persen penyerapan tenaga kerja, 60 persen terhadap PDB nasional, serta penyumbang 58 persen dari total investasi, dan 14 persen dari total ekspor.
Karena itu, pengembangan UMK juga termasuk dalam prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi dan keuangan syariah difokuskan kepada 4 (empat) hal yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah, yang sebagian besar terkait dengan UMK.
“Dalam kondisi krisis maupun pasca krisis, kita tetap harus memperkuat kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala mikro, kecil dan menengah. Terutama dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat selama pandemi,” katanya.
Lebih jauh, Ma'ruf mencontohkan penguatan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan memfasilitasi pelaku UMK agar dapat melanjutkan produksi serta memperluas pangsa pasar dan memasarkan produknya secara efisien.
Selain itu, ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk UMK. Karena menurutnya, saat ini beberapa market place telah memfasilitasi para pelaku UMK tersebut agar dapat menjual produknya secara online.
“Hasil survei Bank Dunia menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital ini, atau melakukan aktivitas pemasaran secara online, mengalami penurunan lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan pemasaran secara online,” ungkapnya.
Karena itu, dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang didukung alokasi anggaran sebesar Rp 695,2 triliun, dukungan untuk UMKM sebesar Rp 114,81 triliun. Program PEN tersebut juga mengalokasikan anggaran untuk dukungan korporasi sebesar Rp 62,22 triliun, untuk insentif usaha termasuk pengurangan pajak dialokasikan sebesar Rp 120,6 triliun, dan untuk dukungan kepada pemerintah daerah dan sektoral disediakan Rp 65,97 triliun.
"Dari jumlah tersebut, sekitar 411 triliun rupiah atau lebih dari 60 persen dialokasikan untuk menjaga tingkat kesejahteraan rumah tangga, UMK, dan korporasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
