REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Setelah sukses menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun 2020, PT Pos Indonesia (Persero) kembali mendapat kepercayaan Pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan Bantuan Program Sembako Dengan Mekanisme Alternatif Tunai kepada kurang lebih 500 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan besaran Rp 200 ribu per KPM.
Pada tahap pertama akan disalurkan kepada 160 ribu KPM untuk periode November dan Desember 2020 dan untuk tahap kedua akan disalurkan kepada lebih dari 500 ribu KPM untuk periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2021. Penyaluran pertama akan dilakukan di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel dan selanjutnya akan diikuti daerah lainnya di Papua dan Papua Barat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua tanggal 24-26 November 2020 akan menyerahkan bantuan sembako alternatif tunai secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat didampingi oleh Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero), Nezar Patria di Tanah Merah, Boven Digoel dan juga akan meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Skow, perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea.
Penyaluran sembako alternatif tunai melalui PT Pos Indonesia dilakukan sejalan dengan instruksi Bapak Presiden untuk melakukan langkah extra ordinary percepatan penyaluran sembako yang sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa Bank Pemerintah sehingga penyaluran sembako untuk Papua dan Papua Barat dapat terealisasi sesuai target.
Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero), Nezar Patria menyampaikan bahwa Pos Indonesia siap mengemban tugas yang dipercayakan Pemerintah untuk menyalurkan Bantuan Sembako dengan mekanisme alternatif tunai di Provinsi Papua dan Papua Barat sehingga saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat dapat segera menerima manfaat bantuan sembako dengan alternatif tunai yang diberikan oleh Pemerintah.
“Pos Indonesia mengerahkan seluruh kapasitas sumber daya yang dimiliki di Tanah Papua dan Papua Barat untuk melakukan percepatan penyaluran Bantuan dengan mekanisme alternatif tunai agar dapat tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran dan selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam masa pandemik ini,” ujar Nezar.
Lebih lanjut Nezar menyampaikan bahwa untuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahap pertama sampai dengan tahap enam sudah terealisasi sebesar 95.06 persen dari 124.902 KPM yang dialokasikan Pemerintah untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sedangkan untuk tahap ketujuh dan kedelapan masih dalam proses penyaluran. Realisasi penyaluran BST secara nasional, terealisasi sebesar 93,22 persen.
Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy memberikan apresiasi atas kinerja Pos Indonesia yang telah berkomitmen melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial, baik Bansos Sembako maupun Bansos Tunai selama masa pandemi Covid-19. Didukung oleh aplikasi digital platform yang dimiliki Pos Indonesia maka penyaluran bantuan dapat dilaporkan secara harian dan dapat diawasi langsung oleh Pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan.
Penyaluran Program Bantuan Sembako Dengan Mekanisme Alternatif Tunai ini dilakukan dengan beberapa metode antara lain penyaluran langsung di Kantor Pos sesuai dengan penerapan protokol kesehatan, penyaluran melalui komunitas dan pengantaran langsung untuk KPM yang sakit, disabilitas dan memiliki keterbatasan untuk datang langsung di Kantor Pos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
