REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, dana yang ditempatkan pemerintah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) lebih banyak disalurkan ke segmen konsumer. Kontribusinya mencapai 43,16 persen dari total penyaluran yang dilakukan BPD, yakni Rp 30,12 triliun.
Secara total, pemerintah sudah menempatkan dana Rp 14 triliun kepada 11 BDP sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dana tersebut telah ter-leverage sebanyak 2,5 kali hingga 20 November.
Dari akumulasi kredit yang sudah tersalurkan, sebanyak Rp 12,95 triliun di antaranya ditujukan untuk segmen konsumer. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto mengatakan, aliran tersebut mampu mendukung permintaan kepada sektor UMKM yang telah diberikan fasilitas dari sisi supply, seperti subsidi bunga dan penjaminan kredit.
"Pemerintah sudah berikan banyak dukungan ke UMKM dari supply, tapi kalau produk nggak ada yang beli juga kasihan. Jadi, kredit BPD kepada konsumer juga bantu tingkatkan demand terhadap produk UMKM," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (25/11).
Sementara itu, aliran kredit ke segmen UMKM dari BPD sekitar Rp 6,41 triliun. Meskipun besarannya lebih kecil dibandingkan dua segmen lain, Andin menilai, sektor UMKM akan terkena dampak positif dari kredit di segmen konsumer dan korporasi.
Korporasi menjadi segmen yang mendapatkan aliran kredit terbesar kedua dari BPD. Besaran penyaluran kreditnya mencapai Rp 10,76 triliun atau 35,7 persen dari total penyaluran yang dilakukan.
Andin menjelaskan, penyaluran kredit kepada korporasi banyak ditujukan untuk sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Misalnya saja di sektor konstruksi, yakni untuk penyaluran bahan bangunan.
Aliran kredit itu dinilai Andin akan memberikan efek pengganda yang signifikan mengingat linkage konstruksi mencapai 160 sektor pendukung, termasuk untuk skala UMKM. "Untuk besarkan UMKM, tidak harus langsung (re: salurkan kredit) ke UMKM sendiri, tapi bisa ke off taker-nya," tuturnya.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno menjelaskan, penempatan dana pemerintah ini tidak hanya memberikan dampak kepada masyarakat dan dunia usaha, juga ke BPD sendiri.
"Selain dapat memperluas pembiayaan dengan bunga relatif murah, penempatan dana membantu menurunkan cost of fund BPD yang sifatnya belum digunakan," katanya, dalam kesempatan yang sama.
Sejauh ini, Supriyanto menjelaskan, 11 BPD yang sudah mendapatkan penempatan dana sudah menyalurkan kredit ke sektor ekonomi di daerah masing-masing, mulai dari pariwisata hingga kesehatan.
Dana yang ditempatkan di BPD juga sudah disalurkan ke 196 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nilai Rp 1,07 triliun. "Kami bertindak selaku linkage program sehingga penempatan dana di BPD juga dipergunakan oleh teman-teman di BPR," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
