Saturday, 3 Jumadil Akhir 1442 / 16 January 2021

Saturday, 3 Jumadil Akhir 1442 / 16 January 2021

Didik: Calon Kapolri Harus Tahu Posisi dan Netralitas

Rabu 25 Nov 2020 23:50 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andi Nur Aminah

 Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto

Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto

Kapolri harus memastikan netralitas kelembagaannya dalam kompetisi-kompetisi politik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa jabatan Kapolri Idham Azis tak lama lagi akan memasuki purna tugas. Calon penggantinya pun dinilai harus memiliki kriteria yang mumpuni untuk memimpin instansi hukum di Indonesia ini. 

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, Kapolri harus paham tugas dan tanggung jawab Kepolisian yang berat dalam memelihara keamanan, ketertiban, menyayomi, dan melayani masyarakat. Dalam konteks politik dan demokrasi, menurut Didik, Kapolri kedepan harus mampu memposisikan Polisi sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

"Kapolri harus memastikan netralitas kelembagaannya dalam kompetisi-kompetisi politik dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis," ujarnya melalui keterangan yang diterima Republika.co.id.

Baca Juga

Ia menjelaskan, Kapolri ke depan haruslah sosok yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik. Kapolri juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia. 

Didik melanjutkan, calon Kapolri harus mempunyai komitmen yang utuh dalam melakukan reformasi secara berkelanjutan di Institusi Polri, termasuk melakukan penguatan kelembagaan dan kinerja, serta pelayanan kepada masyarakat. Seorang calon Kapolri juga harus memastikan posisi Polri sebagai sahabat masyarakat menjadi mutlak agar kepercayaan publik terhadap Polri bisa terbangun dengan baik. 

Tak kalah penting, tambah Didik, calon Kapolri harus mampu memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antar lembaga, utamanya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN). Kerja sama ini perlu dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. 

"Kapolri yang baru mesti merepresentasikan sosok yang visioner, cakap dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian," ujar dia. 

Politikus Demokrat itu menambahkan, Kapolri harus memegang teguh keadilan dan penegakan hukum yang manusiawi, persuasif dan humanis harus menjadi komitmen. "Kapolri ke depan harus memiliki akseptabilitas yan kuat dari internal kepolisian. Itu penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik," ujar Politikus Demokrat itu menambahkan. 

Sebagaimana diketahui, Idham akan segera memasuki purna tugas pada Januari mendatang. Hingga saat ini terdapat 11 jenderal berpangkat komisaris jenderal dan tiga jenderal berpangkat inspektur jenderal yang disebut-sebut berpeluang menjadi pengganti Idham di jabatan Kapolri.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA