REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua mengklaim 80 persen SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) siap dibuka pada awal 2021. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua mengatakan persiapan untuk sekolah tatap muka sudah dilakukan sejak lama.

Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait mengatakan dinas sudah mempersiapkan sebelum adanya kebijakan Kemendikbud terkait pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada Januari 2021. "Dalam rencana pembukaan sekolah kembali ada beberapa daftar yang harus disiapkan sekolah masing-masing, kami juga sudah memggelar pertemuan dengan semua pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar dapat memberikan dukungan saat sekolah tersebut dibuka," katanya di Jayapura, Rabu (25/11).

Menurut dia jika sekolah dibuka maka OPD lain harus terlibat. Misalnya, jika sekolah butuh air maka harus disiapkan Dinas PU atau PDAM, jika dibutuhkan masker atau hand sanitizer maka harus disiapkan oleh Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial, dan jika terjadi penumpukan penumpang maka transportasi yang berperan adalah Dinas Perhubungan.

"Harus banyak pihak atau OPD yang terlibat dalam mempersiapkan sekolah ini, selain itu, kami terus mempersiapkan dengan mengecek langsung di lokasi," katanya.

Sedangkan untuk SD dan SMP, pemerintah daerah harus mengambil alih secara keseluruhan apakah siap atau tidak. Sebab, hal tersebut kewenangannya ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Papua. 

"Tapi dari surat edaran Kemendikbud itu penekanannya bahwa kewenangan pembukaan sekolah itu tetap seluruhnya ada di daerah, sehingga teman-teman di daerah harus memastikan bahwa sekolah tersebut siap dibuka karena ini bukan kesiapan fisik saja tapi mental juga," katanya.

Dia menambahkan pada satu bulan sisa tahun ini, pihaknya akan terus mengevaluasi pembelajaran selama Covid-19 dan juga mempersiapkan sekolah tatap muka yang akan dilakukan pada awal Januari. "Kami akan melihat kesiapan dan data jumlah sekolah SD, SMP dan SMA/SMK yang akan dibuka dan sampaikan kepada kementerian lalu proses itu jalan, intinya pemerintah daerah harus dapat memberikan jaminan bahwa sekolah aman dibuka karena ini menyangkut anak-anak bangsa," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika