REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2021 kepada para menteri, kepala lembaga, dan juga kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/11). Dalam pelaksanaannya, APBN 2021 ini akan difokuskan pada empat hal.
Pertama, penanganan kesehatan, terutama penanganan Covid-19 yang akan fokus pada program vaksinasi masyarakat. Karena itu, Jokowi menekankan anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, serta laboratorium penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.
Kedua, anggaran APBN juga akan difokuskan pada program perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, yang berkaitan dengan program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.
“Keempat, untuk membangun fondasi lebih kuat, kita akan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lain-lain,” kata Jokowi.
Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara Rp 2.750 triliun. Alokasi belanja anggaran 2021 ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan APBN 2020.
Belanja APBN 2021 ini terdiri atas belanja untuk kementerian/lembaga sebesar Rp 1.032 triliun serta transfer daerah dan dana desa Rp 795,5 triliun. Ia menyampaikan, alokasi belanja tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang.
Seperti di bidang kesehatan Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, dan pembangunan bidang teknologi dan informasi yang sebesar Rp 26 triliun.
Presiden pun meminta agar anggaran di APBN 2021 ini harus segera dibelanjakan baik oleh kementerian, lembaga, dan juga daerah. Sebab, di tengah perekonomian yang masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional.
“Lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. Artinya, di bulan Januari itu sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini diserahkan,” jelas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
