Saturday, 10 Jumadil Akhir 1442 / 23 January 2021

Saturday, 10 Jumadil Akhir 1442 / 23 January 2021

Pemkot Makassar Harap tak Ada Klaster Pilkada di Akhir Tahun

Selasa 24 Nov 2020 23:02 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Tenaga medis melakukan tes cepat (rapid test) terhadap petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kantor Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/11/2020). KPU Kota Makassar menggelar tes cepat bagi petugas PPK dan PPS se-Makassar untuk mengantisipasi penularan COVID-19 jelang pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Tenaga medis melakukan tes cepat (rapid test) terhadap petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kantor Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/11/2020). KPU Kota Makassar menggelar tes cepat bagi petugas PPK dan PPS se-Makassar untuk mengantisipasi penularan COVID-19 jelang pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Foto: ANTARA/Arnas Padda
Pemprov dan Pemkot sudah berupaya keras dalam menekan laju penularan Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Kota Makassar meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar memperhatikan hal-hal terkecil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar tidak memunculkan klaster pilkada di akhir tahun. "Masa pencoblosan pilkada serentak itu 9 Desember dan kita berharap tidak ada muncul klaster pilkada usai masa pencoblosan," ujar Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin di Makassar, Selasa (24/11).

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Pemerintah kabupaten dan kota lainnya sudah berupaya keras dalam menekan laju penularan Covid-19. Karenanya, dia tidak ingin ada klaster baru yang muncul hingga penghujung tahun 2020, apalagi setelah pelaksanaan pilkada serentak. "Semoga ini menjadi perhatian kita bersama. Saya harap masyarakat juga memahaminya dan tetap menerapkan protokol kesehatan. KPU Makassar juga telah menyiapkan semua peralatan dan perlengkapan untuk meminimalisir itu penularan Covid-19," katanya.

Rudy Djamaluddin yang juga guru besar Fakultas Teknik Unhas Makassar itu menyatakan, Kota Makassar yang menjadi episentrum penularan Covid-19 juga sudah keluar dari zona merah penyebaran virus corona.

Baca Juga

Ia mengaku, walaupun telah keluar dari zona merah, bukan berarti tanpa pengawasan. Penerapan protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat dan operasi yustisi pun masih sering digelar hingga saat ini.

"Pilkada jangan sampai membuat grafik bergerak ke atas. Perlu kesadaran bersama untuk menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai menciptakan klaster baru lagi," terangnya.

Rudy juga meminta pada pihak penyelenggara agar menyiapkan peralatan yang akan di pakai warga saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS. "Jangan lupa siapkan wastafel cuci tangan dan masker. Ini perlu penyelenggara siapkan, dan tolong di atur jarak tiap pemilih. Di sosialisasi lebih giat lagi protokol kesehatan ke masyarakat. Kita berharap Pilkada damai dengan tetap menjaga kesehatan bersama," ucapnya.

Di Kota Makassar, empat kandidat berjuang memenangkan suaranya dan akan membawa tongkat estafet kepemimpinan. Semua kandidat juga senantiasa di informasikan untuk menjaga protokol kesehatan. Persiapan berupa kertas suara serta kebutuhan lainnya juga sementara sedang di siapkan termasuk pendataan warga wajib pilih.

 

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA

 
 
 

TERPOPULER

Kamis , 01 Jan 1970, 07:00 WIB