Thursday, 11 Rajab 1444 / 02 February 2023

Indonesia Kantongi Kesepakatan Vaksin Tiga Negara

Selasa 24 Nov 2020 13:40 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolandha

Ilustrasi vaksin. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah Indonesia sudah mengantongi kesepakatan pembelian vaksin dari tiga negara. Saat ini, kata dia tinggal negoisasi harga yang merupakan tupoksi Menteri Kesehatan, Agus Terawan.

Ilustrasi vaksin. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah Indonesia sudah mengantongi kesepakatan pembelian vaksin dari tiga negara. Saat ini, kata dia tinggal negoisasi harga yang merupakan tupoksi Menteri Kesehatan, Agus Terawan.

Foto: istimewa
Satgas juga sedang menjajaki kemungkinan vaksin dari sejumlah negara lain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah mengantongi kesepakatan pembelian vaksin dari tiga negara. Saat ini, kata dia, tinggal negosiasi harga yang merupakan tupoksi Menteri Kesehatan Agus Terawan.

Budi memerinci, saat ini Indonesia sudah mengantongi kesepakatan pembelian vaksin dari Jerman (Biontech), AstraZeneca dari Inggris, dan juga empat jenis vaksin dari China (Sinofarm Beijing, Sinofarm Wuhan, Sinovac, dan Cansino).

"Semua sudah kita kontrak. Tapi beberapa opsi lain juga masih berjalan, masih melakukan diskusi," ujar Budi dalam diskusi virtual, Selasa (24/11).

Budi menjelaskan, dari tiga negara tersebut juga sudah disepakati berapa jumlah vaksin. Opsi penawaran juga sudah dilakukan tim dengan tiga negara tersebut. Saat ini, kata Budi, tinggal Menkes Terawan yang melakukan eksekusi.

"Alternatifnya secara bilateral, perusaahan ke perusahan sudah kami lakukan, opsi-opsi penawarannya juga sudah siap. Nah, keputusan akhir soal jenis jumlah dan harga itu wewenang Pak Terawan. Kami mengontak tujuh atau delapan yang cocok bagi Indonesia," ujar Budi.

Budi melanjutkan, yang saat ini masih dalam tahap pembahasan adalah vaksin Moderna dari Amerika Serikat (AS), dua dari Rusia, dan Bharat dari India. "Ini masih tahap kontak. Bilateral sudah kami lakukan, juga antarperusahaan juga sudah," ujar Budi.

Namun, Budi juga mengatakan, negara ingin semua vaksin ini memang yang terdata di WHO. Hal ini dilakukan agar minimal, vaksin tersebut sudah mendapatkan legalitas dari  WHO dan memenuhi standar uji coba kelayakan.

"Arahan Pak Terawan, tolong vaksinnya yang ada di daftar WHO, yang dimaksud itu sudah uji klinis 1-2-3. Kalau nggak salah ada 11 vaksin," ujar Budi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA