REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan Pilkada Serentak tinggal dua minggu lagi. Namun, tingginya angka penularan Covid-19 masih terbilang tinggi.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid pun mengingatkan agar Bawaslu dan Satgas di daerah mulai memetakan tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi menjadi cluster Covid-19.

"Bisa koordinasi dengan satgas, berapa orang yang tertular pasca Pilkada ini. Saat ini lancar, tapi habis itu tertular karena Pilkada,  itu juga harus dijadikan kelaster sendiri bahwa itu risiko," kata Jazilul dalam diskusi yang digelar pada Senin (23/11).

Ia meminta juga satgas dan petugas kesehatan ikut mendata  di mana TPS yang nantinya mengalami lonjakan kasus positif Covid-19. "Mana kira-kira TPS yang berpotensi menjadi cluster, nanti kalau yang menjadi cluster," ujarnya.

Dengan adanya pemetaan tersebut, Jazilul pun menyarankan bahwa mungkin akan TPS yang berpotensi besar, sehingga keluar rekomendasi untuk tidak ada pemungutan di TPS.

Hal ini memerlukan adanya lembaga yang berwenang yang mengatakan bahwa TPS ini enggak bisa dilakukan karena kemungkinan akan terjadi cluster sehingga dilakukan dengan pola yang lain.

Politikus PKB itu juga mengingatkan, jika Bawaslu abai terhadap potensi itu, mestinya Bawaslu bisa dikenai sanksi. 

"Nanti kalau ternyata kalau ternyata setelah tanggal 9 Desember ini, mengalami peningkatan penularan Covid, maka ini  bisa diproses," kata dia.

"Kalau pidana ya bisa di Pidana, saya ga tahu ini aturan hukumnya apakah melanggar pidana atau administrasi ,kalau ternyata Bawaslu sebagai lembaga yang ikut mengawasi tidak memberikan warning, artinya ada pembiaran," ujarnya menambahkan.