Wednesday, 14 Jumadil Akhir 1442 / 27 January 2021

Wednesday, 14 Jumadil Akhir 1442 / 27 January 2021

PTK Penerima Subsidi Upah tak Perlu Membuat Rekening Baru

Selasa 24 Nov 2020 08:35 WIB

Red: Nidia Zuraya

Seorang guru memberikan pelajaran saat proses belajar mengajar di salah satu rumah siswa (ilustrasi). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non pegawai negeri sipil (PNS).

Seorang guru memberikan pelajaran saat proses belajar mengajar di salah satu rumah siswa (ilustrasi). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non pegawai negeri sipil (PNS).

Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Subsidi upah di berikan ke PTK di jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non pegawai negeri sipil (PNS). Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Abdul Kahar mengatakan PTK non-PNS tidak perlu membuat rekening baru untuk bantuan tersebut.

“Tidak perlu, karena kami telah membuatkan rekening baru untuk setiap PTK. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa bantuandisalurkan secara transparan dan akuntabel,” ujar Abdul Kahar di Jakarta, Selasa (24/11).

Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. PTK dapat mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau Pangkalan Data Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank pencairan bantuan.

Baca Juga

Untuk pencairannya, PTK hanya perlu menyiapkan dokumen pencairan BSU sesuai informasi yang didapatkan, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangani. PTK hanya mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021

“Setelah dokumen lengkap, PTK dapat mendatangi bank penyalur untuk pencairan dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa,” terang dia.

Persyaratan bagi PTK untuk menerima BSU Kemendikbud yakni WNI, berstatus sebagai PNS, memiliki penghasilan Rp5.000.000 per bulan, tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan hingga tanggal 1 Oktober 2020, dan tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.

Besaran BSU yakni Rp1.800.000 yang diberikan sebanyak satu kali. Sasaran yang mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut berstatus nonPNS meliputi dosen, guru, guru yang bertugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA