Senin 23 Nov 2020 20:03 WIB

KBM Tatap Muka di Garut Tunggu Kepastian Vaksinasi

Pemkab Garut belum dapat memastikan KBM tatap muka dimulai Januari 2021

Rep: Bayu Adji P/ Red: Hiru Muhammad
Guru memaparkan materi pelajaran melalui siaran televisi lokal di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (30/9/2020). Dinas Pendidikan Kabupaten Garut resmi memberlakukan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan memanfaatkan stasiun TV lokal di Garut guna memudahkan kegiatan belajar siswa tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP.
Foto: Antara/Candra Yanuarsyah
Guru memaparkan materi pelajaran melalui siaran televisi lokal di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (30/9/2020). Dinas Pendidikan Kabupaten Garut resmi memberlakukan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan memanfaatkan stasiun TV lokal di Garut guna memudahkan kegiatan belajar siswa tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP.

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan kegiatan belajar mengajar (KBM) mulai awal Januari 2021. Meski begitu, Pemkab Garut belum dapat memastikan waktu KBM tatap muka di daerah itu dapat dilaksanakan. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong mengatakan, pihaknya masih memeprtimbangkan kasus Covid-19 yang masih terus mengalami peningkatan signifikan di daerah itu. Dalam sahari, peningkatan angka terkonfirmasi di Kabupaten Garut rata-rata bertambah 30-50 kasus. "Ini harus menjadi bahan pertimbangan," kata dia saat dihubungi Republika, Senin (23/11).

Ia mengaku, Pemkab Garut belum dapat memastikan KBM tatap muka dimulai pada awal Januari tahun depan. Namun, kemungkinan besar KBM tatap muka tak akan dilakukan hingga vaksinasi Covid-19 dilakukan kepada para siswa dan guru. "Kunci kami itu di vaksin, di imunisasi. Kemungkinan besar kalau sudah divaksin, diimunisasi, baru bisa dilakukan KBM tatap muka," kata dia.

Totong khawatir, jika KBM tatap muka dipaksakan berlangsung pada Januari 2021, justru akan timbul klaster baru di sekolah-sekolah. Sebab, klaster pendidikan di Garut sudah banyak yang muncul dari lingkungan pesantren. 

 

Ia mengatakan, jumlah sekolah dan siswa yang ada di Kabupaten Garut itu sangat banyak, melebihi jumlah pesantren. Jika terdapat klaster penyebaran Covid-19 di sekolah, dikhawatirkan penularan akan cepat terjadi ke sekolah lainnya. 

Ia menyebutkan, jumlah sekolah di Kabupaten Garut itu mencapai 6.000 unit, yaitu 2.000 PAUD, 400 SMP, dan 1.600 SD. Tidak termasuk SMA. Sementara jumlah siswanya itu berkisar 600 ribu orang."Jika 1 persen saja yang kena, itu kan sangat banyak, 6.000 orang," kata dia. 

Totong mengatakan, sekolah-sekolah memang sudah diinstruksikan untuk menyiapkan segala macam sarana dan prasarana terkait protokol kesehatan. Ia pun meyakini, sekolah dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat kepada para siswanya jika KBM tatap muka diizinkan.

Namun, di sisi lain, tak ada yang dapat memastikan interaksi para siswa ketika menuju ke sekolah atau saat siswa berada di rumah mereka masing-masing. "Ketika siswa berkumpul di sekolah, meski tetap sesuai protokol kesehatan, namanya abak-anak akan susah diaturnya. Apalagi di jalan dan di rumah. Kalau sudah satu kena, kan bisa menyebar cepat," kata dia.

Karena itu, Pemkab Garut kemungkinan tak akan mengizinkan sekolah menggelar KBM tatap muka hingga vaksin ditemukan dan diberikan kepada para siswa. Ia berharap vaksin Covid-19 dapat segera ditemukan, sehingga KBM tatap muka di Kabupaten Garut dapat segera dilaksankan."Harapan kita ada di vaksin. Setelah itu, baru kita bisa tentukan hilal KBM tatap muka di Garut," kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement