REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak ingin menyalahkan siapa pun terkait kerumunan massa pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). Menurutnya, hal itu terjadi karena kelalaian semua pihak.
"Persoalan ini sejak awal karena sebagian besar pejabat lalai akhirnya lebay atau berlebihan," ujar Habiburokhman dalam sebuah diskusi daring, Ahad (22/11).
Salah satu tindakan yang berlebihan adalah pemanggilan Polda Metro Jaya terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza). Sebab, ia menilai, alasan pemanggilan tak masuk akal.
“Kalau karena Pak Ariza ditanya apa yang diperlukan kapasitasnya sebagai pimpinan Pemprov DKI, apa saja kebijakannya, bukan tindakan orang per orang. Nah, menurut saya itu tidak pas,” ujar Habiburokhman.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah diwakilkan oleh Anies Baswedan sebagai gubernur. Karena itu, ia menilai, pemanggilan Ariza sudah tak tepat dalam memberikan penjelasan perihal kepulangan HRS.
Jika alasan pemanggilan Ariza karena kedatangannya ke acara HRS, seharusnya Polda Metro Jaya juga memanggil masyarakat lain yang juga hadir. Untuk itu, ia menilai, kepolisian saat ini sedang mencari cara untuk menutupi kelalaiannya pihak yang menganggap remeh dampak kepulangan HRS.
“Menurut saya, itu tidak pas, seolah-olah untuk menutupi kelalaian di awal. Mereka bertindak lebay atau berlebihan dengan memanggil orang-orang yang tidak relevan,” ujar anggota Komisi III DPR itu.
Diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berhalangan hadir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Kamis (19/11), terkait kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat. Ariza menyebut, rencananya, ia akan dimintai keterangan pada Senin (23/11) mendatang.
Ariza menuturkan, ia menerima surat panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya pada Rabu (18/11) malam. Ia seharusnya dijadwalkan menjalani klarifikasi hari ini sekitar pukul 10.00 WIB.
Ia memastikan akan hadir dalam pemeriksaan Senin pekan depan. "Saya akan datang, tidak masalah. Kita semua harus memenuhi undangan panggilan klarifikasi. Klarifikasi nanti akan kita sampaikan sesuai fakta dan data yang ada," ujar Ariza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
