REPUBLIKA.CO.ID, GUATEMALA CITY -- Ratusan pengunjuk rasa menerobos masuk ke gedung kongres Guatemala dan membakar sebagian gedung tersebut. Masyarakat turun ke jalan memprotes keputusan Presiden Alejandro Giammattei dan legislatif karena meloloskan rencana anggaran yang memotong pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan.
Pembakaran gedung terjadi saat sekitar 10 ribu orang berunjuk rasa di depan National Palace di Guatemala City. Para demonstran yang memprotes korupsi dan anggaran pemerintah itu mengatakan proses negosiasi dilakukan dengan diam-diam.
Saat masyarakat di negara Amerika tengah tersebut terdistraksi oleh bencana alam seperti angin topan dan pandemi Covid-19, sekitar 1.000 pengunjuk rasa menggelar demonstrasi di depan gedung Kongres. Video yang tersebar di media sosial memperlihatkan kobaran api terlihat dari jendela gedung. Polisi menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa dan laporan menyebutkan puluhan orang terluka.
"Kami marah dengan kemiskinan, ketidakadilan, cara mereka mencuri uang rakyat," kata profesor psikologi Rosa de Chavarria yang ikut turun ke jalan.
"Saya merasa masa depan kami dicuri, kami tidak melihat perubahan, hal ini tidak bisa berlanjut," kata mahasiswa Mauricio Ramirez.
Belum diketahui kerusakan yang terjadi di gedung kongres. Akan tetapi tampaknya api lebih merusak kantor-kantor anggota legislatif dibandingkan ruang sidang utama.
Sejumlah pengunjuk rasa juga membakar terminal bus. Di media sosial Giammattei mengecam pembakaran tersebut. "Siapa pun yang terbukti berpartisipasi dalam aksi kriminal akan dihukum dengan hukum yang berkekuatan penuh," cicitnya.
Giammattei membela hak masyarakat untuk melakukan unjuk rasa. "Tapi kami tidak bisa membiarkan orang untuk merusak properti publik atau pribadi," katanya.
Presiden mengatakan ia sudah bertemu dengan sejumlah orang untuk mengubah anggaran kontroversial. Ketidakpuasan terhadap anggaran tahun 2021 dibangun di media sosial dan puncaknya pecah dalam unjuk rasa Jumat (20/11) lalu.
Masyarakat Guatemala marah karena anggota parlemen menyetujui anggaran senilai 65 ribu dolar AS untuk membayar uang makan mereka. Akan tetapi parlemen memotong anggaran untuk pasien virus corona dan lembaga hak asasi manusia.
Pengunjuk rasa juga kecewa dengan langkah Mahkamah Agung dan Jaksa Agung baru-baru ini. Mereka menilai dua lembaga peradilan tertinggi itu menurunkan upaya untuk memerangi korupsi.
Wakil Presiden Guillermo Castillo menawarkan diri untuk mundur. Ia memberitahu Giammattei mereka berdua harus mundur dari posisi mereka 'untuk kebaikan negeri'. Ia juga menyinggung akan memveto anggaran tersebut, memecat pejabat pemerintah, dan memperluas capaian di berbagai sektor.
Giammattei belum mengungkapkan kepada publik reaksinya mengenai proposal Castillo. Wakil presiden itu mengatakan ia tidak akan mundur seorang diri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
