REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) membantah telah memberikan izin kepada Front Pembela Islam (FPI) menggelar acara di Megamendung, Jawa Barat pada Jumat (21/11). Menurut RK, perizinan acara ditingkat kabupaten/kota tidak perlu meminta izin ke dirinya. Sehingga sangat mustahil jika FPI mengantongi izin dari dirinya.

"Saya sampaikan bahwa itu tidak betul, secara prosedur tidak betul, secara klaim juga saya nyatakan tidak betul. Makanya biar kepolisian saja yang membuktikan," ujar RK dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11).

Menurut RK, izin dari gubernur diperlukan jika ada beberapa hal. Seperti jika acara provinsi tapi digelar di kabupaten atau acara pusat. Kemudian jika ingin menggelar di wilayah perbatasan, misalnya diantara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Bekasi. Sehingga dengan demikian, hanya tiga hal tersebut provinsi berhak memberikan izin penyelenggaraan acara.

"Izin gubernur tuh kalau mau ada acara perbatasan, Cianjur-Bogor atau Bogor-Bekasi. Sehingga nanti dua daerah bisa miskom kan? Biasanya kami turun," terang RK.

Menurut RK, sebenarnya acara FPI di Bogor hanya sebatas Shalat Jumat berjemaah dan peletakan batu. Hal itu merupakan acara rutin dan biasa yang tidak melibatkan kerumunan massa yang sangat besar. Namun fakta di lapangan, lautan massa membanjiri tempat acara diselenggarakan.

"Kronologi yang terjadi di bogor. Pertama itu adalah sholat Jumat dan peletakan batu pertama, itu laporan panitianya ke Camat, ke Satgas kabupaten hanya itu, jadi bukan acara besar yang mengundang, hanya acara rutin," kata RK.

Sebenarnya, menurut RK, petugas sudah mengingatkan kepada panitia penyelenggara terkait adanya potensi kerumunan massa. Peringatan itu dinilai sebagai tindakan pencegahan, tapi kenyataannya acara yang dihadiri petinggi FPI itu dibanjiri massa. Kata RK, tidak sedikit masyarakat yang datang hanya untuk melihat-lihat saja, hingga situasi di lapangan menjadi masif.

"Dalam kondisi lapangan yang massa sudah masif, pelakasna di lapangan punya dua pilhan, melakukan persuasif humanis atau represif," ucap RK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika