REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini sedang menyusun kebijakan untuk kuliah tatap muka bagi perguruan tinggi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta agar dosen dan mahasiswa menunggu peraturan ini.
"Perguruan tinggi juga akan ada perlakuan pembolehan sekolah tatap muka. Tapi protokol kesehatan dan daftar periksa, dan lain-lain akan ditetapkan dalam waktu yang dekat oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Jadi mohon untuk perguruan tinggi, ditunggu detailnya dari Dirjen Dikti," kata Nadiem, dalam pengumuman SKB 4 Menteri, Jumat (20/11).
Sebelumnya, pemerintah memberikan kewenangan pembelajaran tatap muka untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah kepada pemerintah daerah. Nadiem mengatakan, penentuan pembukaan sekolah untuk semester genap Tahun Ajaran 2020/2021 akan difokuskan kepada kesiapan sekolah di daerah.
Kebijakan ini tercantum dalam SKB 4 Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Nadiem menjelaskan, pemerintah pusat banyak menerima masukan dari pemerintah daerah terkait pembukaan sekolah. Pemerintah daerah menilai, meskipun zona ditentukan per kabupaten/kota, ada kecamatan atau desa yang relatif aman dari Covid-19.
Ia mengatakan, kondisi dan kebutuhan dari setiap kecamatan, desa, atau kelurahan sangat bervariasi. Ada daerah yang di kota kasus infeksi Covid-19 cukup berat, namun desa-desa yang terpencil di sekitarnya tidak terdampak virus corona. Jika pembukaan sekolah didasarkan zona yang cakupannya per kabupaten/kota, menurut Nadiem hal ini tidak menghargai perbedaan antara setiap daerah dan dinamika populasinya. "Jadi pertimbangan ini holistik, dan selaras pada pengambilan kebijakan pada sektor lain," kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
