Thursday, 8 Jumadil Akhir 1442 / 21 January 2021

Thursday, 8 Jumadil Akhir 1442 / 21 January 2021

Perintah Macron: Buat Piagam Islam Bukan Gerakan Politik

Jumat 20 Nov 2020 10:45 WIB

Rep: Andrian Saputra/ Red: Muhammad Hafil

Perintah Macron: Buat Piagam Islam Bukan Gerakan Politik. Foto: Presiden Prancis Emmanual Macron

Perintah Macron: Buat Piagam Islam Bukan Gerakan Politik. Foto: Presiden Prancis Emmanual Macron

Foto: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Macron membuat perintah piagam bukan gerakan politik untuk Tokoh Islam Prancis.

REPUBLIKA.CO.ID,PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron memberitahu para pemimpin Muslim di Prancis dalam jangka waktu 15 hari ke depan untuk membuat piagam yang mengakui bahwa Islam sebagai agama apolitis atau bukan gerakan politik. Dilansir alaraby.co.uk pada Jumat (20/11), Macron menggelar diskusi bersama sejumlah perwakilan tokoh Islam Prancis pada Rabu (18/11).

Dalam diskusi itu, Macron meminta para tokoh Muslim Prancis itu untuk menyusun sebuah piagam yang harus dipatuhi oleh Dewan Kepercayaan Muslim Prancis (CFCM).

Macron mengatakan pada piagam itu harus mencakup penegasan nilai-nilai Prancis. Piagam itu harus menyatakan bahwa Islam di Prancis adalah agama dan bukan gerakan politik serta menyatakan diakhirinya  campur tangan atau afiliasi dengan negara asing.

Dalam diskusi itu juga membahas tentang pembentukan Dewan Imam Nasional yang akan bertanggung jawab atas persetujuan ulama Muslim di Prancis. Selain perwakilan dari sembilan federasi yang membentuk CFCM, pertemuan itu juga dihadiri Ketua Dewan Agama Islam Prancis, Mohamed Mousavi dan dekan Masjid Paris, dan Shams El Din Hafez.

CFCM sendiri merupakan badan yang dipilih secara nasional, badan menjadi mitra resmi dengan negara Prancis dalam pengaturan kegiatan keagamaan Muslim. Presiden Macron mengatakan kepada setiap peserta pertemuan itu bahwa perlu untuk keluar situasi saat ini. Ia mengistilahkan keluar dari kebingungan ini. Sebab Macron meyakini beberapa dari mereka memiliki posisi yang ambigu dalam masalah ini.

Macron memperingatkan bahwa jika beberapa tokoh tidak menandatangani piagam ini, pemerintah  akan menarik kesimpulan. Dewan imam yang baru dibentuk tidak hanya akan dapat memberikan izin kepada para imam, tetapi juga akan memiliki kekuatan untuk mencabut izin tersebut jika mereka melanggar 'Piagam Nilai Republik yang diminta Macron untuk dibuat.

Bergantung pada peran para imam, mereka harus memiliki kefasihan tertentu dalam bahasa Prancis dan memiliki kualifikasi akademik tingkat universitas. Macron berharap dengan terbentuknya Dewan Imam Nasional, dapat menghapus kehadiran 300 imam asing dari Turki, Maroko, dan Aljazair dalam waktu empat tahun.

Pemenggalan kepala mengerikan yang terjadi bulan lalu yang menimpa guru sejarah, Samuel Paty karena menunjukkan kepada murid-muridnya kartun Nabi Muhammad dalam pelajaran tentang kebebasan berbicara telah menghidupkan kembali perdebatan tentang Islam di Prancis.

Macron telah membela sekularisme Prancis yang ketat dan  penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad, hingga kemudian memicu reaksi dari Muslim di seluruh dunia. Ada selanjutnya Macron juga telah dituduh menganiaya Muslim di Prancis, di mana pihak berwenang saat ini menindak LSM Muslim di bawah undang-undang separatisme baru yang telah dikritik karena membatasi kebebasan sipil.

Bahkan sebelum pemenggalan bulan lalu, Macron telah menjanjikan kampanye baru yang tangguh melawan Islamisme yang telah menimbulkan kontroversi dan kecaman dari Muslim di seluruh dunia. Sementara protes terhadap Islamofobia terus meletus di seluruh dunia Muslim, termasuk Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Mali, Mauritania, Lebanon dan Yaman.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA