Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Sektor Pertanian Disebut Perlu Implementasikan PPP

Kamis 19 Nov 2020 23:42 WIB

Red: Gilang Akbar Prambadi

Menteri BUMN Erick Thohir dalam Jakarta Food Security Summit (JFSS) kelima di Jakarta, Kamis (19/11).

Menteri BUMN Erick Thohir dalam Jakarta Food Security Summit (JFSS) kelima di Jakarta, Kamis (19/11).

Foto: Dok. Kad
Public private partnership (PPP) antara petani, pengusaha dan BUMN harus dilakukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor pertanian dan pangan dinilai bisa menjadi kunci pendorong pemulihan ekonomi nasional. Guna mendukung hal tersebut, diperlukan adanya percepatan investasi di sektor pertanian dan pangan dengan cara mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga memperkuat kemitraan usaha melalui skema public private partnership (PPP) antara petani, pengusaha dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan Juan Permata Adoe dalam Jakarta Food Security Summit (JFSS) kelima di Jakarta, Kamis (19/11). “PPP penting agar ketahanan pangan bisa lebih cepat tercapai,” kata Juan. 

Menurut Juan, melalui UU Cipta Kerja ini, iklim investasi diharapkan menjadi lebih baik dan bergairah. Dengan demikian, diharapkan pula bisa menarik investasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemanfaatan lahan, pembangunan food estate, sarana teknologi penanganan pasca-panen, serta penerapan teknologi informasi, dan komunikasi (ICT) dalam industri agribisnis. 

Kadin, kata dia, mengharapkan agar kementerian teknis dapat menggandeng pelaku usaha untuk segera menyusun peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. 

“Dengan terbitnya peraturan-peraturan pelaksana tersebut maka Undang-Undang Cipta Kerja bisa diimplementasikan,” katanya. 

Juan mencontohkan, di sektor peternakan, Kadin mengusulkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah berdasarkan asas ekonomi dan protokol kesehatan veteriner sehingga meningkatkan daya saing produk budidaya peternakan dalam negeri beserta produk ternak dan turunannya. Sebab, budidaya peternakan saat ini menghadapi sejumlah kendala.

Dia menyebutkan, pasokan bibit ternak dan ternak budidaya melalui perusahaan atau perseorangan sampai saat ini tidak ada perubahan karena belum ada ketetapan terkait Peraturan Pemerintah (PP). “Peternakan budidaya untuk penggemukan sapi juga saat ini masih terkendala karena masih menunggu penetapan PP,” kata Juan.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan, saat ini industri makanan dan minuman kekurangan bahan baku. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong kemudahan berusaha diharapkan bisa mengatasi permasalahan di sektor pangan. Implementasi undang-undang tersebut bisa diperkuat dengan upaya kemitraan para pelaku ekonomi melalui skema PPP. “Sinergi itu penting agar Indonesian Dream value creations for the next 1 trillion dollars bisa tercapai,” ujar Adhi.

Adhi melanjutkan, upaya lainnya untuk memperkuat sektor pertanian dan mencapai ketahanan pangan adalah dengan menerapkan sistem inclusive closed loop dan ekosistem berusaha. Sistem tersebut adalah sebuah skema kemitraan antar-stakeholder terkait yang saling menguntungkan dari hulu sampai ke hilir. 

Menteri BUMN Erick Thohir, mengatakan, Kementerian BUMN telah menyiapkan rencana kerja untuk 100 tahun Indonesia merdeka. Rencana kerja tersebut bertujuan untuk mencapai ketahanan energi, ketahan pangan dan Kesehatan. Untuk mencapai ketahanan pangan terpenting adalah keberlanjutan (sustainability). “Bukan hanya terjangkau (affordability) harganya, tetapi produksi pangan harus berkelanjutan,” ujar Erick.

Menurut Erick, untuk mencapai ketahanan pangan perlu juga membangun ekosistem usaha yang sehat untuk semua pelaku ekonomi, termasuk petani. Kosep inti-plasma yang suskes di masa lalu perlu dipertahankan dan diperbaharui. Konsep inti-plasma ini juga bisa membantu penyerapan tenaga kerja, selain juga membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri menciptakan lapangan kerja. Harus dibantu, salah satu caranya di sektor pangan melalui skema Inti dan Plasma,” ujarnya.

Erick mengatakan, BUMN juga akan berperan dalam mencapai ketahanan pangan melalui pembentukan klaster BUMN pangan. Klaster BUMN ini bertujuan mengembangkan industri pangan nasional, baik pemenuhan pasar domestik, substitusi impor, peningkatan ekspor serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak. 

Klaster BUMN Pangan ini akan menyinergikan dan mengoptimalisasikan value chain dari hulu ke hilir. Klaster pangan ini akan mengelola sejumla komoditas seperti beras, jagung, gula, ayam, sapi, kambing, ikan, cabai bawah merah, dan garam. “PT RNI akan menjadi holding-nya,” ujar dia.

Menteri Riset dan Tekonologi Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan pendapatan menengah (middle income country). Untuk menjadi negara maju pada 2045, Indonesia harus melakukan berbagai terobosan inovasi, termasuk di sektor pertanian dan pangan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA