REPUBLIKA.CO.ID, PATNA – Dalam sidang perdana legislatif Bihar ke-17 pada 23 November mendatang, tidak akan ada lagi anggota dari kelompok minoritas, terutama umat Islam.
"Minoritas bahasa, termasuk Muslim, memiliki sekitar 18 persen populasi di negara bagian itu. Muslim memiliki sekitar 17 persen populasi. Sangat disayangkan mereka tidak memiliki perwakilan di kabinet baru yang dipimpin Nitish ji," kata juru bicara Kongres, Harkhu Jha dilansir dari laman Times of India pada Kamis (19/11).
Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah pascakemerdekaan, Majelis Legislatif Bihar tidak ada menteri dari komunitas Muslim, yang akan menjadi menteri kabinet.
Semua kabinet sebelumnya di Bihar, mulai dari yang dipimpin Shri Krishna Sinha, hingga terakhir diketuai Nitish Kumar memiliki setidaknya satu, atau lebih menteri dari komunitas Muslim.
Selain itu, tiga pemerintahan koalisi Bharatiya Janata Party-Janata Dal (United) (BJP-JD(U)) sebelumnya yang dipimpin Nitish juga memiliki perwakilan dari komunitas Muslim.
Khurshid Firoz Ahmad dari JD(U) merupakan menteri kesejahteraan minoritas di kabinet terakhir Nitish. Akan tetapi Khurshid kalah dalam pemilihan majelis.
Baik BJP, maupun Hindustani Awam Morcha (HAM) (S) atau Vikassheel Insaan Party (VIP) tidak menurunkan calon Muslim mana pun dalam pemilihan.
Meskipun JD(U) memasukkan 11 Muslim di antara 115 kandidatnya, tetapi semuanya kalah dalam pemilihan. Dari 11 kandidat JD(U), enam diturunkan di wilayah Seemanchal yang didominasi Muslim, di mana All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) memenangkan lima kursi.
Di samping itu, Minority Cell State President JD(U), Tanweer Akhtar, mengatakan pemerintahan berturut-turut yang dipimpin Nitish melakukan banyak hal untuk perkembangan, dan kemajuan komunitas Muslim secara keseluruhan dalam 15 tahun terakhir.
"Tapi komunitas Muslim bahkan tidak mendukung 11 kandidat dari komunitas mereka yang diturunkan Nitish Ji. Komunitas Muslim tidak melakukan keadilan dengan JD(U). Sekarang, saya tidak dalam posisi untuk meminta Nitish Ji memberikan perhatian khusus untuk kepentingan komunitas Muslim. Umat Islam sendiri telah menciptakan situasi sedemikian rupa sehingga hari ini mereka tidak memiliki perwakilan di kabinet," ucap Akhtar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
