Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Jokowi Minta Muhammadiyah Bantu Sosialisasikan Vaksin Covid

Rabu 18 Nov 2020 15:39 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Esthi Maharani

Produksi vaksin Covid-19. Ilustrasi

Produksi vaksin Covid-19. Ilustrasi

Foto: AP Photo / Ng Han Guan
Muhammadiyah diminta ikut menyosialisasikan rencana vaksinasi Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus meminta bantuan Persyarikatan Muhammadiyah untuk ikut menyosialisasikan rencana vaksinasi Covid-19 dalam waktu dekat. Jokowi menyebutkan, pelibatan Muhammadiyah dalam sosialisasi vaksin diharapkan mampu mengurangi hoaks dan menghindarkan masyarakat memperoleh informasi yang salah.

"Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan pemulihan kesehatan melalui vaksinasi. Saya berharap Muhammadiyah dapat ikut membantu memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar," kata presiden dalam sambutan Resepsi Milad ke-108 Muhammadiyah, Rabu (18/11).

Pemerintah, ujar Jokowi, saat ini sedang menyiapkan program vaksinasi dengan matang, termasuk soal penentuan produk vaksin mana yang akan dipesan dan digunakan di Indonesia. Apapun pabrikan farmasi yang dipilih nanti, ujar Jokowi, pemerintah menjamin keamanan, efektivitas, kehalalan, dan aksesibilitas masyarakat terhadap vaksin Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan produk vaksin yang dipesan dari luar negeri bisa tiba akhir November. Namun dengan situasi yang berkembang saat ini, Presiden Jokowi menyebut vaksinasi bisa mundur ke Desember nanti. Dengan demikian, vaksinasi secara massal baru bisa dilakukan akhir 2020 atau awal 2021.

Mengenai produk vaksin apa yang akan dipesan Indonesia, Jokowi menekankan bahwa apapun pabrikan farmasi yang memproduksi, yang terpenting harus masuk dalam daftar rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Vaksin yang dipesan pun tidak lantas tiba dan bisa langsung disuntikkan ke masyarakat.

Jokowi menjelaskan, produk vaksin yang dipesan nanti harus mendapat otoritsasi penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah izin dari BPOM keluar, barulah produk vaksin bisa digunakan secara massal.

Namun pemerintah masih punya pekerjaan rumah lain. Jokowi menyebutkan, distribusi vaksin perlu penanganan khusus terutama penyediaan cold chain atau rantai dingin yang memadai ke seluruh daerah. Apalagi, setiap produk vaksin memiliki standardisasi suhu berbeda-beda untuk disimpan.

"Setiap vaksin dari produk yang berbeda memerlukan model distribusi yang berbeda. Inilah yang terus kita siapkan agar nanti daerah-daerah juga segera mendapat vaksin, dan vaksinnya juga tidak rusak," kata Jokowi. N Sapto Andika Candra

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA