REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus aktif berinovasi dan meningkatkan efisiensi produksi untuk memacu kinerja sektor pangan nasional. Presiden juga berharap model kemitraan inclusive closed loop terus dikembangkan.
“Inisiatif Kadin berupa Inclusive Closed Loop perlu terus dikembangkan, terutama dalam mengembangkan kemitraan antarpemangku kepentingan yang saling menguntungkan dari hulu sampai ke hilir,” kata Jokowi saat membuka Jakarta Food Security Summit ke-5 di Jakarta, Rabu (18/11).
JFSS-5 berlangsung pada 18-19 November 2020. Dalam JFSS kali ini Kadin mengangkat tema 'Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan dan Industri Pengolahan'. JFSS sudah diawali sejak 2010 dan telah dilakukan empat kali pada 2010, 2012, 2015 dan 2018. JFSS ini bertujuan untuk menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan.
Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah siap terus mendukung berbagai inisiatif kolaboratif seperti inclusive closed loop yang melibatkan petani, koperasi, perbankan, hingga off taker. Beberapa inisiatif yang sedang berjalan seperti penerapan inclusive closed loop di lahan pertanian cabai di Garut, Jawa Barat dan industri minyak sawit perlu terus dikembangkan dan diperbaharui agar produktivitas dan nilai tambah petani semakin meningkat. “Inclusive closed loop juga perlu direplikasi dan diperbanyak ke daerah-daerah lainnya,” ujar presiden.
Pada penyelenggaraan Jakarta Food Security Summit tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo meminta Kadin untuk memberi pendampingan kepada 1 juta petani swadaya. Pendampingan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat inisiatif kolaboratif di sektor pangan.
“Saya mendengar pada awal 2020 sudah tercapai, dan saya menunggu komitmen pendampingan kepada 2 juta petani pada 2023,” kata Presiden melanjutkan.
Pemerintah berharap model bisnis kolaboratif yang inklusif tersebut dapat mendukung sektor pangan sebagai kekuatan ekonomi baru. Tak hanya itu, closed loop juga selayaknya dapat membuka lebih banyak lapangan kerja yang menjadi sumber kesejahteaan seluruh masyarakat Indonesia.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 selain telah berdampak bagi kesehatan manusia, juga telah memukul perekonomian dunia dan memicu resesi ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia. Dampak paling nyata dari resesi ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Terkait hal itu, Kadin menilai sektor pertanian peternakan, perikanan, dan industri pengolahan dapat diandalkan untuk merangsang pemulihan perekonomian nasional.
Pertanian, perikanan, peternakan, dan industri pengolahan, jika bisa terintegrasi dari hulu ke hilir maka daoat menyumbang besar bagi perekonomian nasional terutama dalam ketahanan pangan. Dan jika mencermati tingginya permintaan pangan maka program pertanian berkelanjutan harus jadi pedoman dalam pengembangan pertanian di Indonesia, khususnya pada masa pandemi dan pasca pandemi,” kata Rosan.
Menurut dia, sektor pertanian perlu terus dikembangkan karena masih bertumbuh positif di saat sektor lain justru mengalami kontraksi. Kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan yang mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, perlu terus didorong.
Rosan mengatakan, Kadin memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan UndangUndang-Undang Cipta Kerja sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam berusaha. Rosan optimisti sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan akan terus tumbuh seiring adanya Undang-Undang Cipta Kerja.
“Dari Kadin Indonesia, di dalam JFSS-5 ke-5 ini, kami mengajukan model kemitraan terintegrasi hulu-hilir inclusive closed loop yang terbukti meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani,” ujar Rosan.
Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan, Franky O. Widjaja mengatakan, saat membuka JFSS ketiga pada 2015 lalu Presiden Joko Widodo memberi target kepada KADIN untuk memberi pendampingan kepada satu juta petani dari sebelumnya 200 ribuan petani.
Kadin Indonesia bersama dengan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro) telah berhasil mewujudkan target tersebut pada awal 2020. Para petani yang mendapatkan pendampingan tersebar di seluruh Indonesia dan telah mampu meningkatan produktivitas sekitar 70 persen dan pendapatan sekitar 50 - 200 persen. “Kadin bersama PISAgro, bertekad untuk meningkatkan pendampingan menjadidua juta petani pada 2023,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
