Rabu 18 Nov 2020 12:54 WIB

Ekonomi Sulit, Jokowi Minta Realisasi Anggaran Ditingkatkan

Pemerintah harus lakukan perubahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Friska Yolandha
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah saat ini tengah menghadapi situasi sulit baik di sisi kesehatan karena pandemi Covid-19 maupun di sisi ekonominya. Untuk mengatasi situasi ekonomi yang sulit ini, kata dia, pemerintah perlu meningkatkan konsumsi dan anggaran belanjanya sehingga peredaran uang di masyarakat semakin tinggi.
Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah saat ini tengah menghadapi situasi sulit baik di sisi kesehatan karena pandemi Covid-19 maupun di sisi ekonominya. Untuk mengatasi situasi ekonomi yang sulit ini, kata dia, pemerintah perlu meningkatkan konsumsi dan anggaran belanjanya sehingga peredaran uang di masyarakat semakin tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah saat ini tengah menghadapi situasi sulit baik di sisi kesehatan karena pandemi Covid-19 maupun di sisi ekonominya. Untuk mengatasi situasi ekonomi yang sulit ini, kata dia, pemerintah perlu meningkatkan konsumsi dan anggaran belanjanya sehingga peredaran uang di masyarakat semakin tinggi.

“Yang dibutuhkan adalah peredaran uang yang semakin banyak dan itu berasal dari saat ini memang yang paling diharapkan adalah berasal dari konsumsi dan belanja pemerintah,” kata Jokowi saat meresmikan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/11).

Baca Juga

Jokowi mengatakan, konsumsi pemerintah di kuartal II sempat mengalami minus 6 persen dan di kuartal ketiga berada di posisi 9 persen. Kondisi ini, kata dia, menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua yang berada di angka minus 5,32 persen.

“Tetapi di kuartal III masuk ke tren positif lebih baik, di angka minus 3,49 persen. Ini yang harus terus kita perbaiki,” tambah dia.

Karena itu, Jokowi meminta dilakukan percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang kini telah memasuki periode akhir tahun. Anggaran belanja pemerintah baik APBN maupun APBD harus segera direalisasikan sesuai rencana.

Presiden kemudian menyoroti masih adanya proses pengadaan untuk proses konstruksi yang hingga kini masih belum diselesaikan. “Ini bulan November sudah tanggal 18, masih ada yang masih untuk proses konstruksi, ini konstruksi loh ya. Masih dalam proses itu Rp 40 triliun. Terus ngerjainnya kapan? Pengerjaannya kapan? Tinggal sebulan. Karena tanggal 22 kita sudah tutup, masuk ke libur panjang akhir tahun,” kata Jokowi.

Ia pun menekankan, pemerintah harus melakukan perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sistem pengadaan barang dan jasa harus cepat, transparan, akuntabel, serta dapat meningkatkan value for money sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Karena itu, Presiden meminta agar LKPP melakukan berbagai terobosan dengan memanfaatkan teknologi modern, membangun sistem pengadaan yang real time, serta melakukan transformasi total ke arah e-procurement.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement