REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (Disparbud Jabar) menyatakan dibutuhkan investasi sekitar Rp 5,8 triliun untuk pengembangkan 76 tempat wisata baru. Misalnya, mengembangkan objek wisata berbasis alam yang ada di 21 kabupaten/kota di Provinsi Jabar.
"Jadi total investasi untuk membangun infatsruktur pariwisata di Jabar cukup lumayan. Dalam kurun waktu empat tahun ke depan kita perlu akselerasi dengan pertemuan hari ini," ujar Kepala Disparbud Jabar, Dedi Taufik, di West Java Investment Summit 2020, di Kota Bandung, Selasa malam (17/11).
Jadi, kata diaN total investasi untuk 76 tempat wisata itu alokasi potensi wisata yang akan dikerjasamakan sekitar Rp5,8 triliun. Ke-76 tempat wisata baru berbasis alam berada di kawasan milik PTPN, Perhutani dan pihak swasta lainnya yang dikategorikan atau masuk dalam beberapa kelompok seperti brown book, blue book dan green book.
Menurutnya, kalau brown book sudah mantap semuanya dan kaitan FS (Feasibility Study) dan (Detail Engineering Design) DES tahapannya sudah selesai.
"Kalau blue book baru daftarkan keinginan dari masing-masing kabupaten/kota yang akan diangkat. Lalu green book ada tahapannya 10 atau mendekati di brown book siap kita jual," paparnya.
Dedi mengatakan, optimalisasi potensi 76 tempat wisata baru di Jawa Barat ini, adalah salah satu strategi Pemprov Jabar untuk melakukan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap mengedepankan aspek kesehatan di sektor pariwisata. "Karena memang sektor pariwisata ini merasakan sekali dampak dari pandemi COVID-19," katanya.
Oleh karena itu, dari Pemprov Jabar melakukan pertemuan karena harus menggali potensi-potensi di wilayah Jawa Barat."Yang sekarang kita lakukan tourism investment summit yang dikemas di WJIS 2020 ini," katanya.
Menurutnya, untuk mengangkat sebuah potensi wisata baru tidak bisa hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah daerah atau pemerintah pusat terlebih anggaran pemerintah daerah dan pusat saat ini di-refocusing untuk penanggulangan Covid-19.
"Kalau mengandalkan APBN atau ABPD tidak akan selesai dalam membangun pariwisata. Terlebih kita (Disparbud Jabar) re-focusing anggaran hampir Rp6 triliun untuk langkah emergency kesehatan Covid-19," paparnya.
Oleh karena itu, kata Dedi, Disparbud Jawa Barat menyambut baik dilakukan MoU antara PTPN VIII dengan BUMD Jabar yakni PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perseroda) atau Jaswita Jabar, di hari kedua WJIS terkait pengembangan tempat wisata baru.
Diharapkan, kata dia, dengan adanya antara MoU Jaswita dan PTPN VIII, maka yang lainnya juga bisa melakukan MoU lainnya, khususnya dalam investasi di bidang pariwisata mengingatkan besarnya market pariwisata.
"Seperti sekitar 70 persen kalangan milenial memiliki ketertarikan ke wisata alam. Ini potensi yang perlu kita kolaborasikan bersama melalui forum WJIS 2020 ini," katanya.
Sementara menurut Direktur PTPN VIII Muhammad Yudayat, bisnis utama PTPN VIII selama ini adalah terkait komoditas seperti teh, sawit dan karet. Saat ini pihaknya ingin mengembangkan pariwisata potensial yang ada di lahan PTPN VIII.
"Sekarang kami melihat peluang lain, ada aset-aset kami yang optimalisasinya masih rendah yang bisa kami kembangkan. Kita tahu ada yang di Ciwidey, di Pangalengan di Gunung Mas, itu semua lahan-lahan milik PTPN VIII yang cocok dikembangkan untuk pariwisata," paparnya.
Selain itu, kata Yudayat, dalam waktu dekat ini pihaknya juga mencoba memfinalisasikan kerja sama pengembangan pariwisata di Kawasan Ciater, Kabupaten Subang.
"Ciater ini puncaknya Bandung, udaranya sejuk, hamparan teh bagus, pemandangan indah. Minggu lalu Pak Gubernur Jabar dan tim ke sana dan meyakini ini bisa dikembangkan lebih lanjut pariwisatanya," kata Yudayat.
Pola kerja sama yang dilakukan, kata dia, pihaknya terkait optimalisasi pengembangan pariwisata di lahan PTPN VIII bisa bermacam-macam. "Terbuka dari usaha kecil, anggaran kecil hingga anggaran besar bisa kita kembangkan di Ciater. Tapi kami mengembangkan yang ramah lingkungan dalam agrowisata ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
