REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pelayanan pendidikan dasar di Indonesia masih mengalami banyak tantangan terlebih di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang ditetapkan pemerintah. Hal ini terjadi di Kecamatan Sekayam dan Entikong, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr Ma'mun Murod, menilai daerah perbatasan negara ada marwah (harga diri) sebuah negara. Seperti di kecamatan Sekayam dan Entikong yang berbatasan dengan Malaysia itu ada harga diri bangsa Indonesia di dalamnya. "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memberi perhatian yang sangat serius, terkait kemajuan pendidikan dasar terutama terkait sarana dan prasarana," kata Ma'mun ketika membuka Kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) Pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ini menjadi garda terdepan yang menunjukkan identitas negara Indonesia. Kebijakan, keberpihakan dan alokasi anggaran perlu diprioritaskan pemerintah untuk menyokong prioritas nasional. Yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui kegiatan prioritas peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan kususnya terkait penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.
Semua kegiatan rehabilitasi sekolah saat ini didasarkan pada data yang diunggah di Dapodik oleh masing masing sekolah, yang dalam prakteknya masih terkendala dengan kerterbatasan kapasitas teknologi informasi di daerah. Selain itu kapasitas operator Dapodik yang masih perlu ditingkatkan, hal ini disampaikan oleh Bapak Anselmus Mulyadi, S.Kom, MM Kepala bagian perencanaan dan akuntabilitas kinerja dinas pendidikan Kabupaten Sanggau.
Berdasarkan hal tersebut diatas sebagai bagian dari intervensi sosial kegiatan penelitian kajian hubungan kelembagaan Pemerintah Pusat dan daerah dalam pelayanan pendidikan dasar, maka tim Peneliti FISIP UMJ yang terdiri dari Mawar MAP, Dr. Retnowati WD Tuti, Nida Handayani M.Si dan Muhammad Sahrul, M.Si memfasilitasi kegiatan bimtek pengisian Dapodik untuk 32 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Sekayam dan Entikong Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Kegiatan bimtek dilakukan secara daring Jumat (13/11). Kegiatan tersebut dihadiri 48 peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Operator Dapodik. Menurut ketua Tim Peneliti FISIP UMJ Mawar M.AP dalam keterangan tertulisnya Selasa (17/11)menyebutkan data merupakan hal yang sangat mendasar. "Apabila data terpenuhi sesuai dengan yang ditetapkan Kemendikbud dan Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), pengusulan dari daerah akan ditindaklanjuti," katanya.
Kegiatan Bimtek diisi narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dadan Hamdani S.Pd. Dari Sekretaris Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Disampaikan Dadan Hamdani. Dari 920 sekolah yang terdaftar di Kabupaten Sanggau, data sinkron baru 892 sekolah atau sekitar 96 persen. Ditekankan juga terkait tugas dan peran sekolah yakni melakukan pengisian, mengirimkan data aplikasi ke server, dan memutakhirkan data, yang bukan hanya tanggung jawab operator namun juga pimpinan sekolah yakni Kepala Sekolah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas data yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan.
Diharapkan bimtek ini bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator sekolah dalam melakukan pengisian dapodik, dan kembali menggugah kesadaran dari semua pemangku kepentingan terkait pentingnya Dapodik dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan. "Khususnya di Kecamatan Sekayam dan Entikong Kabupaten Sanggau sebagai kawasan perbatasan Negara," kata Mawar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
