REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM - Nickolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk perdamaian Timur Tengah, mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan Israel untuk membangun permukiman baru di Yerusalem Timur.

"Saya sangat prihatin dengan keputusan pemerintah Israel kemarin untuk membuka proses penawaran untuk pembangunan Givat Hamatos," ungkap Mladenov dalam sebuah pernyataan tertulis pada Senin.

Mladenov mengatakan rencana baru Israel akan mengisolasi Yerusalem dari kota-kota Palestina di Tepi Barat yang diduduki. "Rencana itu secara signifikan akan merusak prospek untuk masa depan Negara Palestina yang berdekatan dan untuk mencapai solusi dua-negara yang dinegosiasikan berdasarkan perbatasan tahun 1967," tutur dia.

Utusan PBB itu kemudian menyerukan kepada otoritas Israel untuk membatalkan rencana tersebut, menekankan bahwa aktivitas permukiman Israel adalah "ilegal menurut hukum internasional".

Media Israel pada Minggu mengungkapkan bahwa negara itu berencana untuk membangun 1.257 unit permukiman baru di daerah Givat Hamatos di Yerusalem Timur yang diduduki. Israel menduduki wilayah Palestina, termasuk wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza pada tahun 1967.

Palestina menginginkan wilayah ini untuk pembentukan negara Palestina di masa depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika