REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 megatakan tidak menutup kemungkinan terbuka membeli vaksin Covid-19 dari perusahaan mana pun, termasuk Moderna. Namun syaratnya, vaksin tersebut harus teruji aman dan efektif menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Sebab, penetapan kandidat vaksin harus melalui proses pengawalan oleh badan berwenang yaitu BPOM dan dikaji dengan dasar-dasar saintifik lainnya," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat dihubungi Republika, Selasa (17/11).
Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak mau berkomentar banyak mengenai kemungkinan membeli vaksin Covid-19 moderna. Para ahli masih mengkaji dan perlu pertimbangan matang.
"Kami sedang menunggu kajian dari para ahli, sehingga belum bisa berkomentar memutuskan membeli Vaksin Moderna atau tidak," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ( Dirjen P2P) Kemenkes Muhammad Budi Hidayat saat dihubungi Republika, Selasa.
Menurutnya, persoalan ini butuh pemeriksaan lebih lanjut. Artinya, dia melanjutkan, pemerintah tidak mau gegabah dalam memutuskan membeli vaksin ini tanpa mendengar pendapat pakar terlebih dahulu.
"Perlu pertimbangan yg matang dari sisi keamanan dan efikasi," katanya.
Kendati demikian, ia memastikan pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma masih melakukan penelitian vaksin yang bekerja sama dengan pihak luar negeri.
Sebelumnya Moderna Inc, Senin (16/11), mengklaim vaksin eksperimental yang dikembangkannya 94,5 persen efektif untuk mencegah Covid-19 berdasarkan data sementara dari uji coba tahap akhir. Moderna menjadi perusahaan pembuat obat kedua asal Amerika Serikat yang melaporkan hasil uji coba vaksin yang jauh melebihi harapan.
"Kami akan memiliki vaksin yang dapat menghentikan Covid-19," kata Presiden Moderna Stephen Hoge dalam wawancara telepon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
