REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Amnesty International pada hari Sabtu mengatakan pemerintah Prancis "tidak mendukung kebebasan berbicara", dan mengkritik retorika pemerintah baru-baru ini sebagai "kemunafikan yang memalukan".
"Retorika pemerintah Prancis tentang kebebasan berbicara tidak cukup untuk menyembunyikan kemunafikannya sendiri yang tidak tahu malu," kata Marco Pirolini, seorang peneliti kelompok hak asasi, menambahkan bahwa kebebasan berekspresi "tidak berarti apa-apa kecuali berlaku untuk semua orang".
Dia menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemerintahnya menggandakan "kampanye kotor" terhadap Muslim Prancis atas pembunuhan Samuel Paty, seorang guru Prancis yang dibunuh secara brutal pada pertengahan Oktober.
"[Mereka] melancarkan serangan dengan cara mereka sendiri terhadap kebebasan berekspresi," kata Pirolini, mengutip insiden baru-baru ini seperti interogasi selama berjam-jam oleh polisi Prancis terhadap empat anak berusia 10 tahun atas dugaan "permintaan maaf atas terorisme".
Dia juga merujuk pada putusan pengadilan terhadap dua pria atas "penghinaan" karena telah membakar patung yang menggambarkan Macron selama protes damai, serta memprotes RUU yang sedang dibahas di parlemen yang akan mengkriminalisasi penggunaan gambar pejabat penegak hukum di media sosial.
"Sulit untuk menyamakan ini dengan pembelaan yang kuat dari otoritas Prancis atas hak untuk menggambarkan Nabi Muhammad dalam kartun"..
Dia menekankan bahwa kebebasan berekspresi dan beragama bagi Muslim mendapat sedikit perhatian di Prancis dengan kedok universalisme Republik itu. Atas nama sekularisme, Muslim di Prancis dilarang memakai simbol atau pakaian agama di sekolah dan pekerjaan sektor publik.
"Catatan Prancis tentang kebebasan berekspresi di daerah lain sama suramnya. Ribuan orang dihukum setiap tahun karena 'penghinaan terhadap pejabat publik', pelanggaran pidana yang didefinisikan secara samar yang telah diterapkan oleh penegak hukum dan otoritas peradilan dalam jumlah besar untuk membungkam perbedaan pendapat yang damai ,” tambah Pirolini.
"Pada Juni tahun ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menemukan bahwa hukuman terhadap 11 aktivis di Prancis karena berkampanye melakukan boikot produk Israel melanggar kebebasan berbicara mereka," katanya.
Pirolini mengkritik langkah baru-baru ini oleh pihak berwenang untuk membubarkan organisasi dan menutup masjid atas dasar "konsep ambigu 'radikalisasi'”. Dia juga menuduh pemerintah mencampurkan cap "radikalisasi" dengan tindakan Muslim yang taat.
"Kampanye kebebasan berbicara pemerintah tidak boleh digunakan untuk menutupi tindakan yang menempatkan orang pada risiko pelanggaran hak asasi manusia termasuk penyiksaan," katanya.
Bulan lalu, Macron menggambarkan Islam sebagai "agama dalam krisis" dan mengumumkan rencana hukum yang lebih ketat untuk menangani "separatisme Islam" di Prancis.
Ketegangan semakin meningkat setelah guru sekolah menengah Paty dibunuh dan dipenggal pada 16 Oktober di pinggiran kota Paris sebagai pembalasan karena menunjukkan kepada siswanya kartun Nabi Muhammad.
Kartun yang menghina oleh majalah mingguan Prancis Charlie Hebdo juga diedarkan pada gedung-gedung di beberapa kota Prancis.
Macron membela kartun itu, dengan mengatakan Prancis "tidak akan melepaskan kartun kami", yang memicu kemarahan di seluruh dunia Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
