REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Serapan anggaran Pemerintah Kota Bekasi baru mencapai 52 persen hingga Oktober 2020. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi menyebut minimnya serapan anggaran ini terjadi lantaran banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang anggarannya baru cair di kuartal IV-2020.
“Sekarang terakhir 52 persen. Masih diatas Rp 1 triliunan, karena kebanyakan OPD-nya kan pencairannya di November dan Desember,” kata Kepala BPKAD Kota Bekasi, Sopandi Budiman, kepada wartawan, Jumat (13/11).
Sopandi menuturkan anggaran baru dapat cair pada triwulan akhir lantaran adanya pengalihan atau refokusing akibat pandemi Covid-19. Saat ini, porsi anggaran beralih ke Dinas Kesehatan, yakni ke RSUD, alat kesehatan, rapid dan lain-lain.
Lebih lanjut, Sopandi menerangkan kalau APBD sejatinya terdiri dari capaian APBD dua. Pertama, yang kaitannya dengan pembangunan fisik, kedua pengendalian serta evaluasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Namun begitu, anggaran tidak dapat terserap 100 persen lantaran perlu adanya evaluasi dan efisiensi karena pandemi. “Ada pengendalian dan evaluasi di Bappeda, kemudian kalau uang berkaitan dengan keuangan ada di kami, BPKAD. Tapi kali keuangan bisa saja tidak terserap 100 persen, karena dia ada evaluasi, ada efisiensi,” ujar dia.
Dia menuturkan, kemungkinan akhir November serapan anggaran fisik bisa mencapai 80 persen. Per 11 November 2020, anggaran untuk pembangunan fisik telah mencapai 30 persen.
“Anggaran itu kalau dua minggu lagi habis juga nggak ada masalah, karena dia sudah merencanakan terutama yang fisik itu di triwulan empat, triwulan empat itu mulai Oktober November Desember, sekarang baru November tanggal 11, mungkin saja sampai akhir November itu sudah bertambah 30 persen, sudah 80 persen,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
