REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, lebih dari 88 juta serangan siber terjadi sejak 1 Januari hingga 9 Oktober 2019. Jumlahnya meningkat menjadi 325 juta serangan siber dalam periode yang sama pada 2020, sehingga pelaksanaan pilkada serentak tak luput dari potensi ancaman siber.

"Ancaman ke depan tentunya tidak kita sepelekan, tentunya menjadi perhatian kita bersama, karena apa, media internet ini sudah menjadi backbone penggunaan masyarakat sehari-hari," ujar Deputi Bidang Proteksi BSSN Akhmad Toha dalam sosialisasi Sirekap, Jumat (13/11).

Potensi ancaman kemungkinan terjadi mulai dari tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon), masa kampanye, masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Potensi ancaman juga bisa terjadi pada proses penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta pengumuman perolehan suara melalui laman Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tak sampai di situ, potensi ancaman pun bisa terjadi pada saat penetapan paslon walaupun tanpa perselisihan. Lalu, potensi ancaman perlu juga diwaspadai saat proses penyelesaian hasil sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga penetapan paslon terpilih pascaputusan MK.

Akhmad menjelaskan, ancaman serangan siber dapat berupa DDOS yang dapat mengganggu lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan KPU maupaun Bawaslu. Lalu, ada pula serangan malware/trojan atau penyebaran file virus yang ditujukan untuk penyelenggara pilkada.

Terdapat ancaman siber berupa phishing untuk menjebak pengguna internet memperoleh data kredensial sistem informasi penyelenggara pilkada. Hal ini berpotensi mengancam tata kelola penyelenggaraan pilkada. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika