REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Pada April 2019, Kongres Amerika Serikat (AS) mengesahkan resolusi bipartisan untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam konflik Yaman. Namun Presiden Donald Trump memveto resolusi tersebut.
Kala itu Trump membela kebijakannya dengan menyebut perdamaian di Yaman hanya bisa datang melalui penyelesaian yang dinegosiasikan. Dukungan AS terhadap Arab Saudi pun berlanjut. Namun dengan munculnya Joe Biden sebagai pemenang pilpres AS, kebijakan Washington terkait konflik Yaman diyakini bakal berubah drastis.
Biden telah cukup lama mengkritik agresi Arab Saudi ke Yaman. Saat masa kampanye lalu, Biden berjanji jika terpilih sebagai presiden ia akan mengakhiri dukungan AS untuk perang Saudi di Yaman.
"Saya pikir pemerintahan Biden dapat memiliki dampak yang sangat positif dalam mengakhiri perang di Yaman," kata mantan anggota Panel Ahli Dewan Keamanan PBB untuk Yaman, Gregory Johnsen, dikutip laman Aljazirah, Rabu (11/11).
Menurutnya AS memang memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mengakhiri konflik Yaman. "AS mungkin satu-satunya negara yang, jika memang mau, dapat memberikan tekanan diplomatik yang cukup pada Arab Saudi untuk mengakhiri perang di Yaman," ujar Johnsen.
Kendati demikian, dia memperingatkan bahwa mengakhiri keterlibatan Saudi di Yaman tidak serta-merta dapat menyelesaikan konflik Yaman. Johnsen mengatakan mengakhiri perang yang dipimpin Saudi di Yaman adalah langkah pertama.
"Namun langkah berikutnya dan yang jauh lebih sulit adalah mengakhiri perang sipil Yaman dan menyatukan kembali negara," ucapnya.
Selain Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), perang di Yaman melibatkan banyak pihak yang bertikai. Mereka antara lain kubu pemerintah yang diakui secara internasional, milisi Houthi sekutu Iran, dan separatis Dewan Transisi Selatan.
Pertempuran di negara tersebut telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Milisi Houthi maju ke Marib, basis kekuatan pemerintah Yaman di wilayah utara. Marib merupakan rumah bagi populasi besar pengungsi internal.
Jika pemerintahan Biden berhasil mendorong perundingan damai, itu mungkin terjadi karena Houthi memegang kendali di medan perang. Dengan demikian, setiap kesepakatan yang dinegosiasikan tidak berarti akan mengakhiri perang di lapangan.
Sarjana non-residen di Middle East Institute, Nadwa Dawsari, mengingatkan berbagai pihak agar tidak melebih-lebihkan apa yang dapat dilakukan pemerintahan Biden terkait konflik Yaman. "Penyelesaian politik dalam keadaan saat ini akan semakin memperumit perang Yaman dan bermain di tangan Houthi," ujarnya.
Dia mengatakan Trump memberi Saudi dan UEA kebebasan di Yaman. "Saya berharap Biden tidak akan melakukan hal sebaliknya dan memberikan kebebasan kepada Iran di Yaman," ujar Dawsari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
