Sunday, 14 Rabiul Akhir 1442 / 29 November 2020

Sunday, 14 Rabiul Akhir 1442 / 29 November 2020

Selama Pemerintahan Trump, Permukiman Ilegal Israel Meluas

Kamis 12 Nov 2020 03:09 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dalam upacara penandatanganan amandemen serangkaian perjanjian kerja sama ilmiah dengan Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, di Universitas Ariel, di pemukiman Tepi Barat Ariel, Rabu, 28 Oktober 2020. Amerika Serikat dan Israel mengubah perjanjian pada hari Rabu untuk memasukkan lembaga-lembaga Israel di Tepi Barat, sebuah langkah yang semakin mengaburkan status permukiman yang secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dalam upacara penandatanganan amandemen serangkaian perjanjian kerja sama ilmiah dengan Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, di Universitas Ariel, di pemukiman Tepi Barat Ariel, Rabu, 28 Oktober 2020. Amerika Serikat dan Israel mengubah perjanjian pada hari Rabu untuk memasukkan lembaga-lembaga Israel di Tepi Barat, sebuah langkah yang semakin mengaburkan status permukiman yang secara luas dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Foto: AP/Emil Salman/Pool Haaretz
Pemerintahan Donald Trump dinilai dukung perluasan permukiman ilegal Israel.

REPUBLIKA.CO.ID,  TEL AVIV -- Organisasi antipermukiman Israel, Peace Now, mengkritik pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurutnya, selama memerintah, Trump mendukung perluasan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

"Tidak seperti pemerintahan Amerika sebelumnya, Pemerintahan Trump hampir sepenuhnya menahan diri untuk tidak mengkritik kebijakan permukiman Israel dan bahkan telah mendukung pernyataan dan tindakan yang mengembangkan permukiman lebih lanjut," kata Peace Now dalam laporannya, dikutip laman Middle East Monitor, Rabu (11/11).

Peace Now menilai, selama empat tahun masa jabatan Trump, telah terjadi perubahan besar dalam posisi AS terkait proyek permukiman Israel. Hal itu dianggap telah menghancurkan konsensus internasional seputar solusi dua negara.

Baca Juga

"Aneksasi de facto telah memanifestasikan dirinya dalam persetujuan unit permukiman tingkat tinggi, pelanggaran garis merah internasional informal di daerah yang sangat sensitif seperti lingkungan Yerusalem dan Hebron, serta pembangunan lebih dari 30 pos baru," kata Peace Now.

Menurut Peace Now, jumlah unit permukiman yang dibangun selama era pemerintahan Trump adalah dua setengah kali lebih banyak dari pada masa presiden sebelumnya. "Sebanyak 26.331 unit rumah dipromosikan di permukiman pada tahun 2017-2020, dibandingkan dengan 10.331 perumahan unit di tahun 2013-2016," katanya.

Selain itu, Peace Now turut mencatat peningkatan jumlah tender di pemukiman sebesar dua kali lipat. Tender diterbitkan untuk 2.425 unit rumah di pemukiman, dibandingkan dengan 1.164 unit rumah pada empat tahun sebelumnya.

Peace Now berharap pemerintahan Joe Biden yang akan datang bakal memperhatikan mayoritas pencari perdamaian di Israel. Selain itu, Biden diharapkan dapat mengembalikan AS ke statusnya sebagai perantara konstruktif untuk solusi dua negara.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA