Saturday, 12 Rabiul Awwal 1444 / 08 October 2022

BPH Migas Kaji Usulan Harga Khusus LNG

Rabu 11 Nov 2020 18:55 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Gita Amanda

 Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT KAI DAOP 2 Bandung. Kunjungan ini dalam rangka Pengaturan dan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM khususnya untuk Pemantauan Pemanfaatan Kuota dan Realisasi Jenis BBM Tertentu (JBT) Konsumen Pengguna Kereta Api Umum Penumpang dan Barang serta Pembahasan Potensi Pemanfaatan LNG untuk efisiensi penggunaan BBM di lokomotif dan gerbong kereta, (ilustrasi).

Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT KAI DAOP 2 Bandung. Kunjungan ini dalam rangka Pengaturan dan Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM khususnya untuk Pemantauan Pemanfaatan Kuota dan Realisasi Jenis BBM Tertentu (JBT) Konsumen Pengguna Kereta Api Umum Penumpang dan Barang serta Pembahasan Potensi Pemanfaatan LNG untuk efisiensi penggunaan BBM di lokomotif dan gerbong kereta, (ilustrasi).

Foto: BPH Migas
Harga khusus untuk meningkatkan serapan LNG pada kereta api sebagai ganti BBM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) terus mendorong peningkatan serapan gas dalam negeri, salah satunya adalah melalui Liquefied Natural Gas (LNG) yang bisa digunakan sebagai bahan bakar kereta api. Untuk bisa meningkatkan serapan LNG pada kereta api saat ini tengah dilakukan kajian untuk mengusulkan harga LNG khusus bagi angkutan kereta api.

BPH Migas saat ini sedang melakukan kerja sama dengan Fakultas Teknik UI untuk melakukan kajian penyusunan LNG di Indonesia. Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa menjelaskan pabila berdasarkan hasil kajian, penggunaan LNG tidak memenuhi tekno ekonomi, BPH Migas sebagai lembaga Independen akan mengusulkan kepada Presiden agar dibuat Perpres tentang harga LNG khusus untuk kereta Api sebagai mana Perpres Nomor 40 Tahun 2016 yang mengatur penetapan harga gas tertentu untuk industri sebesar enam dolar AS per MMBTU.

“Kita sinergi, kolaborasi, melangkah bukan berwacana, mesti action dan saya akan kawal khusus. Kalau ini berhasil, kami akan panggil Pelni dan ASDP,” kata Fanshurullah, Rabu  (11/11).

Penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta api kembali didorong sebagai alternatif gantikan BBM. Selama ini lokomotif digerakan dengan menggunakan BBM jenis solar yang masih disubsidi.

Pada 2020 kuota BBM subsidi untuk PT Kereta Api Indonesia  sebesar 240 ribu KL. Dengan selisih harga antara solar subsidi dan nonsubsidi sekitar Rp 5.000 per liter, maka akan ada potensi penghematan keuangam negara sebesar Rp 1,2 trilliun

Azahari Direktur, Pengelolaan Sarana PT KAI, mengungkapkan bahwa penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta api ini telah dimulai sejak tahun 2015 yang ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 28 Agustus 2015 tentang kerjasama bisnis dalam sinergi BUMN dimana salah satu lingkupnya adalah pelaksanaan konversi HSD menjadi Diesel Dual Fuel (DDF) LNG.

Hal ini untuk mendukung program pemerintah dalam rangka untuk kedaulatan energi, diversifikasi energi dengan melakukan konversi pemakaian BBM ke gas, dan percepatan bauran energi menggunakan bahan bakar gas.

Selain itu, Azahari mengatakan telah dilakukan berbagai percobaan. Misalnya 23 November 2016 telah dilakukan uji statis di Balai Yasa Yogyakarta dengan pendampingan tim ahli. Setelah uji statis berhasil dilakukan uji coba dinamis pada KA 25/28 (Gopar) dan Kereta Api Lokal Bandung pada Desember 2016 serta Kereta Api Harina relasi Bandung-Pasar Turi (31 Juli-5 Agustus 2017). Setelah Uji dinamis kemudian dilakukan uji statis lagi di Balai Yasa Yogyakarta pada Oktober 2017 untuk mengukur solar dengan flowmeter dan massa LNG.

Pengujian dinamis yang dilakukan membuktikan bahwa peralatan instalasi tidak mengalami kendala selama kondisi operasional, tidak terdapat kebocoran atau kerusakan. Pada saat pengujian terakhir di Balai Yasa Yogyakarta, diketahui bahwa efisiensi penggunaan DDF LNG pasti lebih rendah dibandingkan menggunakan solar murni. Subtitusi LNG dapat mencapai 80-20 persen. Tapi kemudian masalah muncul, yakni tidak adanya kepastian pasokan LNG kala itu.

Waktu uji coba hasilnya cukup bagus, tapi setelah itu penyediaan atau suplay gas tidak siap, jika itu dipakai dengan ketidasiapan suplai LNG jatuhnya menjadi mahal, dan tidak ada inisiatif dari berbagai pihak sehingga seperti hilang begitu saja tidak ada kelanjutannya,” kata Azahari.

Linda Sunarti, Direktur Utama PT Pertagas Niaga, mengatakan telah dilakukan percobaan penggunaan LNG untuk KAI tahap pertama dan kedua di Bandung. Tahap pertama untuk gerbong dan yang kedua untuk lokomotifnya. Secara keekonomian saat percobaan ada beberapa kendala terkait kesiapan suplay LNG. Nantinya jika diterapkan harus terintegrasi semua. Sebab, jika itu belum, maka bukan efisiensi yang didapatkan, tetapi justru aktivitas KA bisa terganggu.

“Pada intinya apabila secara komersial penggunaan LNG pada KAI dinilai layak diniagakan, maka PT Pertagas Niaga siap menyambutnya,” ungkap Linda.

Fanshurullah mengatakan keyakinannya bahwa kendala suplai gas yang dulu dialami tidak akan terjadi. BPH Migas kata dia akan membentuk tim khusus untuk mengawal, sinergi dan kolaborasi agar pemanfaatan LNG untuk bahan bakar Kereta Api dapat terwujud.

“Kendala supply chain, sudah ada solusinya, sekarang sedang dibangun Terminal LNG Jatim di Teluk Lamong, Gresik, yang akan beroperasi kuartal II 2021,” kata Fanshurullah.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA