REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga riset dan kajian independen Brain Society (BS) Center menilai, target pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di level lima persen pada tahun depan masih menjadi sesuatu yang realistis. Hanya saja, pemerintah harus menekan anggaran untuk infrastruktur dan lebih memprioritaskan penanganan di sektor kesehatan.
Merujuk pada data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran infrastruktur pada 2021 mencapai Rp 414 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 15 persen dari alokasi belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 2.750 triliun.
Ketua Dewan Pakar BS Center Didin Damanhuri menyebutkan alokasi tersebut terbilang besar, terutama di saat pandemi Covid-19 diproyeksikan belum selesai. "Saran kami, pemerintah mengubah fokus karena pandemi dan vaksinasi lebih realistis jadi prioritas untuk dua tahun ke depan," katanya dalam peluncuran BS Center di Jakarta, Selasa (10/11).
Didin menekankan, pembangunan infrastruktur seperti business as usual harus ditunda terlebih dahulu. Sebut saja pembangunan Ibu Kota Nasional (IKN) yang membutuhkan anggaran besar dan waktu yang lama.
Di sisi lain, Didin mengatakan, komitmen pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 menurun pada tahun depan. Hal ini tergambarkan dari penurunan anggaran stimulus sektor kesehatan hingga 71 persen dibandingkan alokasi anggaran pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.
Merujuk pada Perpres 72/ 2020, stimulus kesehatan pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp 87,5 triliun. Sedangkan, dalam postur APBN 2021, anggarannya hanya menjadi Rp 25,4 triliun. Didin menjelaskan, anggaran ini seharusnya ditambah dari realokasi infrastruktur yang terlalu besar.
"Kalau ada realokasi, target pemerintah untuk mencapai (pertumbuhan) lima persen tahun depan bukan sesuatu yang mustahil," kata Didin yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.
Selain kesehatan, Didin menyebutkan, pemerintah juga sebaiknya mengambil sedikit anggaran infrastruktur untuk dialihkan ke bantuan sosial dan mendorong pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dua komponen ini akan membantu mengakselerasi pemulihan ekonomi dari sisi permintaan (demand side).
Didin menjelaskan, pendekatan dari sisi permintaan atau demand side approach sudah terbukti efektif untuk mengantisipasi masa krisis. "Ini cara yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dalam melewati Great Depression pada 1930," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
