REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto mengungkapkan alasan kampanye secara daring belum menjadi pilihan utama pasangan calon dalam Pilkada 2020. Henri menyebut, adanya kendala infrastruktur yang belum memadai di seluruh wilayah di Tanah Air, ditambah kendala budaya, dan kurang siapnya pasangan calon memformulasikan konten daring makin membuat kampanye jenis ini belum dipilih.

"Memang kita mudah menyatakan bahwa kampanye dong pakai online, pakai medsos, tapi persoalannya adalah secara fakta, infrastruktur digital itu masih jadi kendala, masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur yang mencukupi," ujar Henri saat menjadi panelis dalam Webinar bertajuk Kampanye di Masa Pandemi, Selasa (10/11).

Ia mengatakan, kendala infrastruktur memang tidak menjadi masalah untuk daerah di perkotaan atau di Pulau Jawa. Namun tidak halnya di daerah yang berada di wilayah terpencil atau tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Bahkan, Henri menyebut saat ini masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum 100 persen terjangkau jaringan 4G.

"Yang jadi masalah ya daerah ini yang belum terjangkau internet, artinya nggak bisa (kampanye) pakai medsos atau daring," ujar Henri.

Henri melanjutkan, kendala lainnya budaya masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan kampanye daring. Selama ini, masyarakat terbiasa mengenal kampanye melalui tatap muka, bertemu dalam kerumunan massa atau dialog.

"Kita ini sudah terbiasa kampanye itu ya ketemu, tatap muka melihat calon, ada dialog lalu tiba tiba harus dionlinekan, tidak tatap muka, ada persoalan kultur, persoalan sosial, memang kita tidak semuanya memiliki kebiasaan komunikasi online," ujarnya.

Ia mengatakan, jika pun ada komunikasi politik menggunakan online biasanya hanya di masyarakat perkotaan, bukan di pedesaan.

"Yang di daerah daerah yang kulturnya belum terbangun untuk digital atau online, belum lagi keterbatasan akses media, belum semua orang memiliki hp juga memiliki tv dan radio," katanya.

Selain berbagai faktor itu, kesiapan pasangan calon dalam kampanye secara daring ini nyatanya juga penting. Sebab, belum semua paslon yang siap menggunakan kampanye dengan metode tanpa tatap muka melalui media sosial. Bahkan, banyak paslon maupun tim sukses paslon masih menggunakan metode baliho, spanduk maupun poster.

"Karena mindset (pola pikir) kita masih kampanye fisik, jadi ada persoalan mindset, makanya kalau mau kampanye online menghindari tatap muka, kita harus optimalkan tadi, bukan fisik, bukan kumpulkan masa, tapi medsos, nah medsos apakah sudah terbiasa?" katanya.

Ia mengatakan, kampanye medsos jika dioptimalkan akan sangat berpengaruh kepada pasangan calon. Namun untuk mengoptimalkan kampanye medsos juga perlu melibatkan kekuatan relawan.

"Nah sudah siap belum pasangan di daerah daerah itu memanfaatkan fanpage di facebook, memaksimalkan google adsense, SMS, menggunakan kanal kanal youtube atau podcast," ujarnya.

Ia mengatakan, memang akan lebih efektif, setiap calon memperkenalkan diri jauh jauh hari sebelum Pilkada. Sebab, waktu kampanye yang sangat singkat tidak cukup bagi pasangan calon untuk membranding dirinya melalui media sosial.

"Makanya di era pandemi seperti ini yg beruntung itu mereka petahana atau tokoh di tingkat nasional atau tokoh terkenal yang sudah punya branding, secara lebih dahulu dibandingkan yang lain di masa kampanye yg pendek, ini penting sekali," ujarnya.