REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk mengembangkan kegiatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan di pedesaan.
"Saya harap pengurus PPDI Jatim segera bersinergi mendukung program Pemprov Jatim di pedesaan. Ada BUMDes, juga ada Jatim Puspa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian warga desa," ujarnya usai menyaksikan pelantikan Pengurus PPDI Jatim periode 2020 - 2025 di Kantor Gubernur Jatim Surabaya, Senin.
Pemprov Jatim, kata dia, akan memfasilitasi kebutuhan PPDI untuk menunjang kenyamanan dalam bekerja, termasuk menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat dalam rangka menyelesaikan permasalahan regulasi yang menyangkut aparatur desa.
Sementara itu, Ketua Umum PPDI Mujito berharap Pemprov bisa meningkatkan kesejahteraan aparatur desa dan berharap di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah bisa semakin baik.
Ia yang juga melaporkan masih banyaknya aparatur desa yang menjadi korban pemecatan kepala desa baru.
"Setiap ada kepala desa baru, aparatur yang ada diganti baru, padahal aturannya sudah jelas, tapi pelaksanaan di lapangan selalu terjadi," katanya.
Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin berharap PPDI mampu menjadi instrumen dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
"PPDI juga harus berperan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga desa," tuturnya.
Hadir pada prosesi pelantikan yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat tersebut yaitu Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Heru Tjahjono, beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
