REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta penyelesaian masalah di Papua dan Papua Barat tidak menggunakan pendekatan keamanan. Wapres menilai, masalah kesenjangan yang ada di Papua sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi saat ditanyai mengenai arahan Wapres usai ditunjuk Presiden sebagai Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
"Bagaimana supaya keamanan di Papua pendekatannya, pendekatan-pendekatan kesejahteraan dan SDM. Jadi pendekatan keamanan itu tidak dikedepankan, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," ujar Masduki saat konferensi virtual, Jumat (6/11).
Masduki mengatakan, arahan itu juga yang disampaikan Wapres Ma'ruf kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai ketua harian tim terpadu beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, kata Jubir, Wapres meminta rencana kerja, berikut waktu target Tim Terpadu Papua tersebut. Wapres menekankan, peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat Papua menjadi pendekatan utama.
Selain itu, Wapres juga menekankan dalam penyelesaian Papua harus dengan kerja kolaboratif. "Istilah Wapres jangan bekerja sendiri-sendiri. Jangan sama-sama kerja, tapi nggak kerja sama. Selama ini kan sama-sama kerja," kata Masduki.
Selama ini, kata Masduki, koordinasi yang dijalankan antara kementerian dan lembaga masih belum terpadu. Hal ini membuat kerja penyelesaian masalah tak kunjung rampung.
"Karena ketika kementerian/lembaga itu dilibatkan mereka akan berebut untuk membikin rancangan APBN, supaya dapat duit dari APBN. Setelah dapat duit, duit APBN itu dikerjakan sendiri-sendiri. Itu namanya kerja bersama-sama, yang menteri ini kerja, menteri ini kerja, tapi nggak ada koordinasi," ungkapnya.
"Itu yang wapres tak mau. Jadi kerja kolaboratif itu dalam kerja koordinatif. Dan yang akan dikedepankan dalam semua itu adalah kerja yang memajukan SDM, saudara kami yang ada di Papua, supaya sama-sama maju kita, dari Indonesia Timur sampai Barat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menugaskan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin tim terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 yang ditandatangani 29 September, Jokowi membentuk Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Dikutip dari salinan Keppres, Kamis (8/10), Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat terdiri atas Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana.Dalam susunan keanggotaan, Wapres Ma'ruf bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah, dengan beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Staf Kepresidenan.
Sementara Ketua Harian merangkap anggota yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Dewan Pengarah mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat," demikian tertulis dalam salinan Keppres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
