Monday, 24 Rajab 1442 / 08 March 2021

Monday, 24 Rajab 1442 / 08 March 2021

Presiden Macron, Penistaan Nabi, dan Islamofobia Negara

Rabu 04 Nov 2020 15:44 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nashih Nashrullah

Massa melakukan aksi bela Rasulullah di depan Masjid Agung Tasikmalaya, Rabu (4/11). Aksi itu merupakan respon atas penyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron terhadap yang dianggap menghina umat Islam dan Nabi Muhammad SAW.

Massa melakukan aksi bela Rasulullah di depan Masjid Agung Tasikmalaya, Rabu (4/11). Aksi itu merupakan respon atas penyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron terhadap yang dianggap menghina umat Islam dan Nabi Muhammad SAW.

Foto: Republika/Bayu Adji P
Kebijakan-kebijakan populis diambil Macron demi tujuan Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Sari Hanafi, Profesor Sosiologi di American University of Beirut, menyampaikan pandangannya ihwal kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan hubungannya dengan Islam. Tulisannya dimuat di laman Open Democracy.

 

Pada 2 Oktober, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyampaikan pidato untuk menyampaikan strateginya dalam memerangi separatisme. Dia jelas menargetkan dan menstigmatisasi komunitas Muslim.

Baca Juga

 

Komunitas Muslim, seperti yang diakui sebagian besar ilmuwan sosial, telah terlibat dalam proses integrasi yang luar biasa, secara sosial, ekonomi, dan sampai batas tertentu secara politik di Prancis. Terlepas dari beberapa bentuk diskriminasi budaya, perkotaan dan pekerjaan terhadap mereka.

 

Ketika Macron mengakui diskriminasi semacam itu dan dengan tepat mengutip pentingnya melatih para imam Muslim secara lokal di Prancis, dia menggabungkan ekstremisme agama, Islam politik, dan Islam secara keseluruhan. Misalnya ketika dia mengatakan, "Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis hari ini, di seluruh dunia". 

 

Setelah aksi teroris yang mengerikan membunuh Samuel Paty, seorang guru sejarah yang menunjukkan kartun murid-muridnya yang mengejek Nabi Mohamad, Macron membela ini sebagai kebebasan berekspresi, dengan mengatakan: "Kami tidak akan menyerah karikatur dan gambar, bahkan jika orang lain mundur".

Ini memang menandai masuknya Islamofobia Negara, ungkapan yang diciptakan Jean-François Bayard.  Untuk memahami pidatonya, seseorang harus membaca Les Luttes de class en France au XXIe siècle (2020) terbaru Emmanuel Todd. Di sini Todd menjelaskan bahwa Macron tidak dapat mengamankan mandat kedua dengan erosi saat ini dari dukungan sosial borjuis dan borjuis kecilnya serta kelompok-kelompok sayap kiri, terutama setelah gerakan Gilets Jaunes di Prancis.

Karena itu, dia harus menarik para pemilih klasik dari gerakan identitas sayap kanan, Front Nasional (terutama komponen kelas pekerja). Strategi melawan separatisme dalam corak Islamofobia, populis, dan sekularis yang arogan ini memang pertama dan terutama merupakan strategi pemilu. Dalam artikel ini, saya ingin fokus pada bagaimana populisme Macron mengkonseptualisasikan kebebasan berekspresi dan "Islam politik" sampai tujuan ini.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA