REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM) memberikan rekomendasi setelah melakukan penyelidikan atas peristiwa kematian Pendeta Yeremia Zanambani, antara lain agar dilakukan pembenahan tata kelola keamanan di Intan Jaya, Papua.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam menuturkan dari hasil penyelidikan, Komnas HAM menemukan fakta adanya pendekatan keamanan yang melanggar hukum dan tata kelola keamanan yang kurang tepat di Hitadipa, Intan Jaya. Ia mencontohkan pendekatan keamanan yang melanggar hukum di antaranya penggunaan masyarakat menjadi bagian dari kekerasan bersenjata serta penggunaan stigma yang menimbulkan rasa ketakutan dan ketidakpercayaan.
"Peristiwa kematian Pendeta Yeremia Zanambani merupakan bagian dari berbagai kekerasan bersenjata yang telah berlangsung di Intan jaya dengan pola dan karakter yang mirip satu dengan yang lain," ujar Choirul Anam dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin (3/11).
Untuk itu, Komnas HAM mendorong penjaminan rasa aman untuk seluruh masyarakat di Hitadipa dengan perubahan tanpa menggunakan pendekatan keamanan di kawasan tersebut dan pembenahan tata kelola keamanan. Rekomendasi selanjutnya adalah aparat keamanan diminta menghormati hukum HAM dan hukum humaniter dengan tidak mengembangkan rasa takut, stigmatisasi dan menjadikan masyarakat sipil dalam instrumen kekerasan bersenjata.
Pemanfaatan bangunan sekolah untuk tempat Pos Koramil Persiapan Hitadipa pun disarankan untuk segera dikembalikan agar kegiatan sekolah kembali aktif. Selain itu, Komnas HAM merekomendasikan penguatan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum di polres dan polsek-polsek yang ada di Intan Jaya.
Choirul Anam menuturkan laporan penyelidikan serta rekomendasi akan disampaikan kepada Presiden dan Menkopolhukam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
