REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui pemerintah saat ini fokus pada peningkatan daya beli masyarakat. Sebab, peningkatan daya beli dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional.
“Daya beli memang masih rendah, kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan,” kata Menko Airlangga saat mengisi Seminar Nasional Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jakarta, Senin (2/11).
Menko Airlangga menjelaskan upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat tersebut adalah dengan mendorong sisi permintaan melalui realisasi bantuan sosial. Misalnya, melalui program subsidi gaji dan semi bansos seperti Kartu Pra Kerja.
Saat ini, lanjut Menko Airlangga, subsidi gaji atau upah dianggarkan sebesar Rp 37,87 triliun dengan manfaat Rp 2,4 juta per pekerja. Targetnya adalah 15,7 juta pekerja yang masih menerima gaji dan aktif membayarkan iuran kesehatan. “Untuk yang belum bekerja, pemerintah memberikan semi bansos melalui Kartu Pra Kerja,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga mengeluarkan berbagai bantuan kepada pelaku usaha. Misalnya, kebijakan insentif perpajakan, subsidi bunga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penempatan dana pada bank, dan penjaminan kredit UMKM. Tidak hanya itu, kepada sektor yang sama pemerintah juga memberikan banpres produktif, pembiayaan investasi kepada korporasi, penjaminan kredit korporasi, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pemberian pinjaman BUMN.
Bantuan lainnya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan bantuan sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan kepada usaha ultra-mikro yang tidak sedang menerima kredit dari perbankan. Program tersebut telah menyasar 12 juta pelaku usaha mikro, dengan anggaran awal sebesar Rp 22 triliun, dan kini mengalami perluasan menjadi Rp 28 triliun.
Terkait realisasi penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada Bank Himbara untuk tahap II telah mencapai Rp 47,5 triliun dengan keseluruhan penyaluran kredit per 16 Oktober 2020 mencapai Rp 166,39 triliun. Sementara itu, penempatan Dana PEN kepada BPD untuk tahap I dan tahap II telah mencapai Rp 14 triliun, dengan penyaluran kredit pada 16 Oktober 2020 sebesar Rp 17,39 triliun.
Kemudian dari penempatan dana PEN kepada Bank Syariah sebesar Rp 3 triliun, total penyaluran kredit pada 16 Oktober 2020 telah mencapai Rp 1,7 triliun. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga menyatakan pemerintah mendorong transformasi ekonomi usai Covid-19. Salah satunya melalui utilisasi industri dengan target di atas 60 persen.
Pembenahan itu akan fokus pada perbaikan rantai pasok, kegiatan hilirisasi, transformasi 4.0, akselerasi infrastruktur, transformasi UMKM melalui platform digital, pemanfaatan energi terbarukan, dan UU Cipta Kerja. Menurutnya, secara keseluruhan, strategi pemulihan ekonomi akan didorong melalui sektor makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia, elektronik, farmasi, dan alat kesehatan.
“Ini juga didorong untuk melakukan subtitusi impor dan peningkatan hilirisasi, sehingga masyarakat atau petani mendapatkan nilai tukar yang lebih baik,” tegas Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
