Sabtu 31 Oct 2020 00:20 WIB

'Warga Sumbar Masih Ragukan Perempuan Sebagai Pemimpin'

Masyarakat mendukung perempuan maju dalam politik, tapi belum tentu memilih mereka.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Agus Yulianto
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat membuka Workshop Percepatan Pencapaian Keterwakilan Perempuan 30 Persen di Pemilu. (Ilustrasi)
Foto: Dok Kementrian PPPA
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat membuka Workshop Percepatan Pencapaian Keterwakilan Perempuan 30 Persen di Pemilu. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Lembaga Riset dan Konsultan Politik Spektrum Politika merilis hasil survei mengenai persepsi masyarakat sumatera barat terhadap keberadaan kaum perempuan dalam kegiatan politik.  Direktur Survei dan Data Spektrum Politika Andri Rusta mengatakan, warga Sumatera Barat masih meragukan perempuan untuk menjadi pemimpin di Sumatera Barat, meskipun ada harapan bahwa kaum perempuan memiliki kemampuan dan kualitas yang sama dengan laki-laki.

Survei 45 persen masih ragu untuk memilih perempuan yang mencalonkan diri dalam Pilkada atau calon anggota legislatif. Hanya 29 persen yang menjawab akan memilih, sedangkan 26 persen lainnya secara tegas menjawab tidak akan memilih.

"Masyarakat mendukung perempuan maju dalam politik, tapi belum tentu memilih mereka,” kata Andri, melalui siaran pers yang diterima Republika, Jumat (30/10).

Spektrum Politika melakukan survei terhadap 1.220 orang responden di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Responden yang menjadi sampel  diambil secara bertingkat atau multistage random sampling di seluruh kabupaten/kota yang ada. Sampel diacak secara proporsional dengan memperhatikan keterwakilan jumlah penduduk dan karakteristik penduduk yang ada.

Andri menyebut di Minangkabau, perempuan memiliki posisi strategis. Kaum perempuan tidak hanya sebagai pilar matriarki dalam adat dan budaya Minangkabau, tapi juga menjadi simbol keluhuran budaya Minangkabau yang sangat dinamis.  

"Kaum perempuan di Ranah Minang yang dikenal dengan bundo kanduang, memiliki posisi yang terhormat dan dimuliakan. Bahkan keberadaan mereka dalam suku dan kaum sangat ditinggikan, apalagi jika dihubungkan dengan dengan harta pusako tinggi," ujar Andri.

Dari survei yang dilakukan, 56,9 persen dari mereka mengatakan bahwa adat dan budaya Minangkabau mendukung perempuan beraktivitas dalam kegiatan politik. Hanya 26,6 persen yang menyatakan aktivitas perempuan di ranah politik bertentangan, sedangkan 16,5 persen menjawab tidak tahu.  

“Menariknya adalah, responden meyakini bahwa kaum perempuan di Sumatera Barat dianggap mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam aktivitas politik. Hasil survei menunjukan sebanyak sebanyak 60,3 persen kaum perempuan di Provinsi Sumatera Barat dianggap mampu bersaing dengan kaum laki-laki dan sebanyak 27,6 persen yang mengatakan perempuan tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki, 13,1 persen yang menjawab tidak tahu dengan kondisi tersebut,” kata Andri.

Tapi seandainya perempuan memimpin institusi di Sumatera Barat, sebanyak 46,6 persen mengatakan hasil yang dicapai perempuan akan sama dengan institusi politik jika dipimpin oleh kaum laki laki. Hanya 31,1 persen saja yang mengatakan hasilnya tidak akan sama jika kaum laki-laki yang memimpin dan sebanyak 22,3 persen tidak tahu dengan realita ini.

Andri menjelaskan, survey ini memiliki margin of error sebesar 2,9 persen. Untuk menjaga kualitas survei, Spektrum melakukan quality control dengan cara menelpon ulang responden untuk mengkonfirmasi jawaban mereka sebelumnya. Quality control survei ini dilakukan terhadap 60 persen dari total sampel yang diwawancarai oleh enumerator sebelumnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement