Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

Syarief Hasan Kecam Presiden Prancis

Jumat 30 Oct 2020 12:25 WIB

Red: Gita Amanda

Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat kecaman banyak pihak, termasuk Wakil Ketua MPR Syarief Hasan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat kecaman banyak pihak, termasuk Wakil Ketua MPR Syarief Hasan.

Foto: AP/Thibault Camus
Kartu Nabi Muhammad bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi yang dibenarkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengecam keras sikap yang ditunjukkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Pasalnya, Presiden Prancis ini tetap membiarkan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW berlangsung di Prancis dengan dalih kebebasan berekspresi.

Syarief Hasan memandang bahwa kartun yang menistakan Nabi Muhammad SAW bukanlah bagian dari kebebasan berkespresi yang dibenarkan. “Prancis sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi harusnya menempatkan penghormatan kepada agama dan kepercayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mesti dijunjung tinggi,” ungkap Syarief Hasan dalam siaran persnya.

Apalagi, berdasarkan putusan Pengadilan HAM Eropa pada 25 Oktober yang berkedudukan di Kota Strassbourg Prancis telah menetapkan bahwa penistaan terhadap agama bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi. “Sebagai negara yang menjunjung hukum dan HAM, harusnya Prancis mengambil langkah sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa,” ungkapnya

Ia menegaskan agar Presiden Prancis segera menghentikan pemantik masalah yang semakin meluas ini. “Presiden Prancis harusnya lebih bijak melihat bahwa umat muslim dunia terluka dengan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya, Presiden Prancis menghentikan masalah ini serta menarik seluruh pernyataannya yang sering menyudutkan Islam dan menciptakan kegaduhan dunia,” tegas Syarief.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong agar Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas menyikapi permasalahan ini. “Pemerintah Indonesia yang telah memanggil Duta Besar Perancis harus memastikan pesan Indonesia benar-benar didengarkan sehingga tidak menimbulkan polemik yang kontraproduktif di tengah Pandemi Covid-19”, tegasnya.

Syarief Hasan juga berpesan kepada seluruh pemimpin di dunia untuk menjaga hak kelompok minoritas, khususnya hak beragama dan berkepercayaan. “Resolusi Dewan HAM PBB di Jenewa pada (26/3) telah menegaskan agar setiap negara menjunjung tinggi hak setiap orang untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dengan perasaan aman. Sehingga, negara-negara di dunia harus menjunjung tinggi resolusi tersebut,” ungkapnya.

Syarief juga mendorong agar pesan kedamaian sebagai ciri khas dari Islam yang rahmatan lil alamin digaungkan di tengah umat Muslim. “Kita harus menyampaikan aspirasi muslim dunia dengan bijak dan mencoba untuk tidak terprovokasi. Kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat dan pembawa pesan damai bagi seluruh alam semesta, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW,” jelas Syarief Hasan.

Ia juga menilai Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan narasi dan aspirasi muslim dunia. “Pemerintah harus benar-benar memanfaatkan bargaining position sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk membawa pesan Islam dunia dan mewujudkan tujuan negara Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia,” tutup Syarief.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler