Thursday, 15 Jumadil Akhir 1442 / 28 January 2021

Thursday, 15 Jumadil Akhir 1442 / 28 January 2021

Kerja Sama Investasi Indonesia-Amerika Dinilai Positif

Jumat 30 Oct 2020 10:16 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Indira Rezkisari

Presiden Jokowi saat menerima kunjungan Menlu AS Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/10).

Presiden Jokowi saat menerima kunjungan Menlu AS Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/10).

Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Indonesia perlu mempercepat implementasi kerja sama dengan Amerika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Willy Aditya menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo merupakan hal yang baik. Dia juga menyambut baik rencana kerja sama yang dijalin Indonesia dengan Amerika Serikat di bidang investasi.

"Terhadap rencana sejumlah kerja sama dan investasi AS dengan Indonesia, saya kira yang perlu ditekankan adalah percepatan implementasi karena Indonesia sendiri sudah punya UU Cipta Kerja. Harus ada eksekusi segera setelah pertemuan kemarin khususnya dalam hal investasi," kata Willy kepada Republika, Jumat (30/10).

Willy mengatakan, Fraksi Partai Nasdem juga mendorong kerja sama investasi AS-Indonesia diikuti dengan alih tekhnologi, peningkatan SDM lokal, dan asistensi industri lokal. Selain itu, kerja sama tersebut perlu juga memastikan tanggung jawab investasi terhadap sumber daya manusia, sumber daya alam, dan keberlangsungan kehidupan kemanusiaan.  

Kemudian di isu ekonomi, ia menilai langkah Presiden untuk mengingatkan Amerika untuk terbuka dan memudahkan negara berkembang untuk melakukan ekspor ke negaranya juga tepat. Menurutnya restriksi dan menaikan bea impor oleh Amerika terhadap sejumlah produk negara pengekspor akan menyulitkan negara-negara berkembang untuk menikmati ekonomi dunia.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR tersebut juga menyoroti poin-poin yang dibicarakan oleh Presiden Jokowi dan Pompeo. Menurutnya yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut sangat menunjukan arah politik luar negeri Indonesia.

Ia mencontohkan, dalam isu laut China Selatan, Presiden mengedepankan pentingnya situasi stabil dan damai di wilayah tersebut. Sambil juga secara halus sekali menyampaikan Amerika harus 'memahami' Asia Tenggara dan hukum laut UNCLOS 1982 sebagai dasarnya.

"Jadi, walaupun Indonesia akan melakukan Kerjasama pertahanan dengan Amerika, maka garis kebijakan Indonesia telah ditegaskan bahwa perang harus dihindari dan hukum internasional harus menjadi dasar. Hal ini juga yang berlaku terhadap situasi Palestina-Israel," ucapnya.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi memainkan peran Indonesia sebagai negara penting dengan cara yang bagus. Dirinya juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mau membuka diri terhadap kekuatan-kekuatan global tanpa harus mengingatkan diri pada komitmen tertentu.

"Dengan cara demikian kita tidak terjebak pada situasi yang kita sendiri tidak dapat mengambil manfaat dari hal itu," ungkapnya.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA