REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto meminta pemerintah transparan terkait pembangunan kawasan wisata komodo di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah dinilai perlu mengajak bicara masyarakat setempat dan ahli lingkungan terkait pembangunan tersebut.
"Ya dari awal dibuka secara transparan, diajak bicara ahli-ahli lingkungan, terus diajak bicara masyarakat sebagaimana, jangan top down, tapi harus menampung aspirasi masyarakat," kata Bambang kepada Republika.co.id, Kamis (29/10).
Politikus Partai Demokrat itu juga menilai pelibatan masyarakat setempat juga dinilai penting. Ia khawatir pembangunan tersebut tidak hanya membuat komodo tersisih, tetapi juga dikhawatirkan manusia akan ikut tersisih.
"Bukan hanya komodo, masyarakatnya juga bisa tersisih. Diberikanlah akses masyarakat di sana, biar dia juga bisa menikmati keberadaan selama tinggal di situ. Ketika banyak wisatawan banyak ingin melihat komodo mereka ya diberdayakan," ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengimbau agar pembangunan kawasan wisata di daerah konservasi komodo di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya melihat sisi ekonomi saja. Menurutnya aspek ekologis dari pembangunan proyek strategis nasional tersebut juga perlu diperhatikan.
"Sudah sesuai aturan apa belum, jangan sampai pembangunan hanya melihat dari sisi ekonomi sekedar mendatangkan wisatawan," kata Daniel.
Ia mengatakan, adanya penolakan masyarakat sekitar terhadap proyek tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab masyarakat khawatir habitat komodo menjadi terganggu akibat proyek yang direncanakan selesai 2021 tersebut.
"Karena itu komisi IV DPR meminta pemerintah agar dalam membangun suatu proyek harus mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar, memastikan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek psikologi masyarakat, dan aspek ekonomi masyarakat sekitar bisa berjalan secara komprehenshif," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
