Saturday, 13 Rabiul Akhir 1442 / 28 November 2020

Saturday, 13 Rabiul Akhir 1442 / 28 November 2020

Pemerintah Perlu Transparan Soal Pembangunan Wisata Komodo

Jumat 30 Oct 2020 06:34 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andi Nur Aminah

Petugas taman nasional menggunakan masker saat bertugas di pintu masuk kawasan wisata Pulau Kelor di Taman Nasional (TN) Komodo, Manggarai Barat, NTT, Sabtu (18/7/2020). Balai Taman Nasional Komodo telah membuka kembali kawasan wisata di TN Komodo secara bertahap, dimulai bagi wisatawan lokal yang ada di daerah itu dengan penerapan protokol kesehatan serta penerapan pembatasan jumlah wisatawan di setiap titik di kawasan itu.

Petugas taman nasional menggunakan masker saat bertugas di pintu masuk kawasan wisata Pulau Kelor di Taman Nasional (TN) Komodo, Manggarai Barat, NTT, Sabtu (18/7/2020). Balai Taman Nasional Komodo telah membuka kembali kawasan wisata di TN Komodo secara bertahap, dimulai bagi wisatawan lokal yang ada di daerah itu dengan penerapan protokol kesehatan serta penerapan pembatasan jumlah wisatawan di setiap titik di kawasan itu.

Foto: Antara/Kornelis Kaha
Perlu mengajak bicara masyarakat setempat dan ahli lingkungan soal pembangunan itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto meminta pemerintah transparan terkait pembangunan kawasan wisata komodo di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah dinilai perlu mengajak bicara masyarakat setempat dan ahli lingkungan terkait pembangunan tersebut.

"Ya dari awal dibuka secara transparan, diajak bicara ahli-ahli lingkungan, terus diajak bicara masyarakat sebagaimana, jangan top down, tapi harus menampung aspirasi masyarakat," kata Bambang kepada Republika.co.id, Kamis (29/10).

Politikus Partai Demokrat itu juga menilai pelibatan masyarakat setempat juga dinilai penting. Ia khawatir pembangunan tersebut tidak hanya membuat komodo tersisih, tetapi juga dikhawatirkan manusia akan ikut tersisih.

Baca Juga

"Bukan hanya komodo, masyarakatnya juga bisa tersisih. Diberikanlah akses masyarakat di sana, biar dia juga bisa menikmati keberadaan selama tinggal di situ. Ketika banyak wisatawan banyak ingin melihat komodo mereka ya diberdayakan," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengimbau agar pembangunan kawasan wisata di daerah konservasi komodo di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya melihat sisi ekonomi saja. Menurutnya aspek ekologis dari pembangunan proyek strategis nasional tersebut juga perlu diperhatikan.  

"Sudah sesuai aturan apa belum, jangan sampai pembangunan hanya melihat dari sisi ekonomi sekedar mendatangkan wisatawan," kata Daniel.

Ia mengatakan, adanya penolakan masyarakat sekitar terhadap proyek tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab masyarakat khawatir habitat komodo menjadi terganggu akibat proyek yang direncanakan selesai 2021 tersebut.

"Karena itu komisi IV DPR meminta pemerintah agar dalam membangun suatu proyek harus mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar, memastikan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek psikologi masyarakat, dan aspek ekonomi masyarakat sekitar bisa berjalan secara komprehenshif," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA