Wednesday, 10 Rabiul Akhir 1442 / 25 November 2020

Wednesday, 10 Rabiul Akhir 1442 / 25 November 2020

Khofifah: Waspadai Ancaman Bencana Hidrometeorologi

Jumat 30 Oct 2020 09:14 WIB

Red: Hiru Muhammad

Kepala BNPB Doni Monardo melakukan penanaman pohon. BNPB berupaya mengantisipasi bencana hidrometeorologi,

Kepala BNPB Doni Monardo melakukan penanaman pohon. BNPB berupaya mengantisipasi bencana hidrometeorologi,

Foto: BNPB
Seluruh instansi terkait kebencanaan harus melakukan antisipasi bersama

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan pada November 2020 hingga Maret 2021.

"Sedikitnya, terdapat 22 kabupaten/kota yang berstatus rawan bencana hidrometeorologi," ujarnya ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis.

Dari 22 daerah itu, kawasan rawan banjir umumnya didominasi oleh luapan sungai di sekitarnya, seperti Sungai Bengawan Solo yang luapannya bisa membanjiri wilayah Bojonegoro, Magetan, Madiun, Lamongan, Gresik, Ngawi, dan Tuban.

Kemudian potensi banjir akibat luapan sungai Berantas, yakni Malang Raya, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember.

Sedangkan di Pasuruan, banjir berpotensi diakibatkan oleh luapan sungai Welang. Demikian juga di Madura, beberapa daerah biasa terdampak luapan Sungai Kemuning.

Bencana hidrometeorologi yang lain adalah longsor, yakni harus diwaspadai wilayah Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Pacitan. "Daerah tersebut terdapat pegunungan dan bukit yang berpotensi longsor saat musim hujan," ucap Khofifah.

Sementara itu, beberapa waktu lalu orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut sudah meminta instansi bidang kebencanaan masing-masing BMKG, BPBD, Dishub, PU Cipta Karya, Binamarga, dan Dinas Sosial untuk mendetailkan mitigasi menyusul adanya potensi bencana akibat La Nina.

Ia mengemukakan seluruh instansi terkait kebencanaan harus melakukan antisipasi bersama yang harus segera dibuat item yang lebih terukur, mulai dari hulu hingga hilir.

Ia juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera memitigasi secara detail dari hulu hingga hilir dengan mulai menghitung seluruh potensi dampak yang ditimbulkan terhadap sektor sosial, ekonomi dan kehidupan masyarakat, baik tempat evakuasi, dampak sosial dan ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya.

"Kalau bisa mendetailkan koordinasi secara operasional akan bagus dalam melangkah menangani kesiapsiagaan bencana. Kami tidak ingin terlambat merespons adanya fenomena La Nina," tuturnya.

 

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA