REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Memasuki musim hujan, Sungai Citarum kerap menjadi malapetaka bagi warga di sekitarnya. Di Kabupaten Bandung, daerah yang sering dilanda banjir, di antaranya Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, dan Rancaekek.
Penggiat Lingkungan yang juga Ketua Yayasan Ponpes Ishlahul Amanah Moch Ihsan menilai, banjir di Kabupaten Bandung merupakan masalah sistemik. Oleh karena itu, sambung dia, titik tumpunya tidak hanya ada di Kabupaten Bandung.
‘’Penanganannya tidak bisa dibatasi oleh wilayah administratif,’’ ujar Ihsan di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (29/10). Sekalipun, imbuh Ihsan, Kabupaten Bandung memiliki peran sentral, karena hulu Sungai Citarum berada di Kabupaten Bandung. Namun, tegas dia, tanggung jawab penangaannya tidak bisa hanya dialamatkan ke Kabupaten Bandung.
Sebelumnya, sambung Ihsan, ada konsep penanganan banjir, yaitu menjaga hulu dan hilirnya. Menurutnya, kawasan banjir tersebut berada di lahan yang dikuasai oleh lembaga vertikal. Misalnya Indonesia Power, Perhutani, dan PTPN.
Dengan demikian, tegas Ihsan, bahwa urusan Sungai Citarum didominasi oleh kewenangan nasional. Ihsan berpendapat, harus ada terobosan dalam menyelesaikan banjir akibat luapan Sungai Citarum. Di era kepemimpinan Bupati Bandung periode 2000-2010 Obar Sobarna, banyak bermunculan gagasan terkait penyelesaian banjir.
Di antaranya pembangunan Curug Jompong, membangun kolam retensi atau kolam parkir, hingga pembuatan danau buatan. Langkah strategis itu secara teknis sudah direaliasikan di era kepemimpinan bupati Bandung periode 2010-2020 (Dadang M Naser). Bahkan, lanjut dia, Pemkab Bandung sudah menyiapkan lahan untuk pembutan danau retensi.
Banyak terobosan lainnya yang dilakukan Bupati Bandung Dadang M Naser dalam menyelesaikan banjir di DAS Citarum, sesuai kewenangan dan kapasitasnya. Sustainable Development Goals (SDGs) atau target pembangunan berkelanjutan, tegas dia, menjadi konsep paling tepat untuk menuntaskan masalah Citarum. ‘’Konsep SDGs sangat berpotensi dijalankan oleh pasangan Calon Bupati Bandung nomor urut 1 Nia-Usman (NU Pasti Sabilulungan),’’ paparnya.
Calon Bupati Bandung nomor urut 1 Kurnia Agustina Naser (Teh Nia) mengatakan, penyelesaian banjir Bandung Selatan harus masif dan terintegrasi. Langkah pengendaliannya, menurut Nia, harus secara horisontal dan vertikal.
Horisontal artinya pengendalian itu secara bersama antar pemangku kebijakan dan kesadaran masyarakat dalam sikap kolektif, yang berorentasi pada pencegahan banjir. ‘’Ini sudah berjalan. Namun belum optimal," katanya.
Adapun pengendalian vertikal, sebut Nia, yakni sifatnya koordinatif antarpemerintah daerah dan provinsi, serta pemerintah pusat yang harus terus dilakukan. Harus dipahami, lanjut Nia, pengendalian banjir akibat luapan Citarum bukan semata kewenangan Pemkab Bandung, tetapi melibatkan pemerintah provinsi dan pusat.
Nia mengakui, selama ini Pemkab Bandung sudah berbuat banyak untuk mengendalikan dan menyelesaikan persoalan banjir ini. ‘’Semua upaya itu akan dilanjutkan agar persoalan banjir bisa terselesaikan,’’ tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
