Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Satgas Minta Pemda Ikuti Kemendikbud Jika Ingin Buka Sekolah

Selasa 27 Oct 2020 19:49 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Andri Saubani

Murid kelas 8 mengikuti pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (14/10). Dinas Pendidikan Klaten menunjuk lima sekolah menengah pertama untuk ujicoba pembelajaran tatap muka. Setiap kelas hanya berisi 10 siswa dan menggunakan protokol kesehatan Covid-19 ketat. Sesi tatap muka berlangsung selama satu jam. Pada pekan pertama diberikan materi tentang Covid-19, pekan kedua materi pembelajaran teknologi informasi. Dan memasuki mata pelajaran pada pekan ketiga. Pembelajaran dimulai pukul 07.00 hingga 08.00 untuk kelas 7, pukul 08.00 hingga 09.00 untuk kelas 8, dan 09.00 hingga 10.00 kelas 10.

Murid kelas 8 mengikuti pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (14/10). Dinas Pendidikan Klaten menunjuk lima sekolah menengah pertama untuk ujicoba pembelajaran tatap muka. Setiap kelas hanya berisi 10 siswa dan menggunakan protokol kesehatan Covid-19 ketat. Sesi tatap muka berlangsung selama satu jam. Pada pekan pertama diberikan materi tentang Covid-19, pekan kedua materi pembelajaran teknologi informasi. Dan memasuki mata pelajaran pada pekan ketiga. Pembelajaran dimulai pukul 07.00 hingga 08.00 untuk kelas 7, pukul 08.00 hingga 09.00 untuk kelas 8, dan 09.00 hingga 10.00 kelas 10.

Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Sejumlah daerah diketahui ingin kembali memulai pembelajaran tatap muka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah menuruti arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM). Pernyataan ini menjawab keinginan sejumlah daerah untuk mulai membuka PTM, diawali dengan simulasi terlebih dulu.

"Kemendikbud sudah keluarkan arahan kapan dan syarat serta ketentuan dari kegiatan belajar mengajar boleh dilakukan. Kami imbau untuk menunggu arahan Kemendikbud terkait pelaksanaannya. Semuanya pasti terkait progres penanganan kasus secara nasional atau di setiap daerah," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, Selasa (27/10).

Wiku menambahkan, pembukaan fasilitas umum termasuk sekolah dilakukan secara bertahap. Tahapan yang dimaksud, seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, adalah prakondisi untuk mengetahui apakah masyarakat sudah siap, fasilitas kesehatan yang memadai, hingga perkembangan kasus Covid-19 di daerah tersebut.

Kedua, pemilihan waktu. Maksudnya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan sektor apa dulu yang prioritas untuk dibuka. Bisa sektor usaha, pariwisata, atau pendidikan. Ketiga, perlunya koordinasi antara daerah dan pusat agar kebijakannya satu irama.

"Terakhir, perlu dilakukan monitoring serta evaluasi, termasuk soal implementasi protokol kesehatan. Dan jika terindikasi kondisi tidak aman, terjadi peningkatan risiko, maka satuan pendidikan wajib ditutup," ujar Wiku.



Wiku juga mewanti-wanti bahwa pembukaan kembali pembelajaran tatap muka perlu seizin orang tua dan benar-benar mempertimbangkan kesiapan sekolah dalam menjalankan protokol kesehatan.

"Untuk saat ini pembukaan sekolah tatap muka baru diperbolehkan untuk daerah zona kuning-hijau," kata Wiku.

Kota Solo di Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang sedang menyiapkan pelaksanaan kembalai PTM, diawali dengan simulasi awal November 2020. Pemkot Solo menunjuk tiga sekolah tingkat SMP sebagai percontohan simulasi PTM. Itu pun hanya berlaku untuk siswa kelas IX.

Teknisnya, separuh siswa mengikuti simulasi PTM di sekolah dan separuh lainnya belajar di rumah selama 14 hari. Pada 14 hari selanjutnya, siswa yang tadinya belajar di rumah mendapat giliran untuk mengikuti simulasi PTM di sekolah, dan sebaliknya.

photo
Statistik pembukaan sekolah. - (Republika)

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA