Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

Puan Minta Prioritaskan Vaksin untuk Masyarakat tidak Mampu

Selasa 27 Oct 2020 06:08 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita

[Foto ilustrasi vaksin] Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk memfasilitasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat tidak mampu.

[Foto ilustrasi vaksin] Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk memfasilitasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat tidak mampu.

Foto: AP Photo/LM Otero
Puan juga mengingatkan biaya jangan sampai jadi hambatan mengakses vaksin Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk memfasilitasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat tidak mampu. Menurutnya, kelompok masyarakat tidak mampu harus menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam hal pemberian vaksin Covid-19. 

"Pemerintah mesti memfasilitasi pemberian vaksin kepada masyarakat yang tidak mampu dan berisiko tinggi. Biaya harus dipertimbangkan, jangan sampai menjadi hambatan orang mengakses vaksin Covid-19," kata Puan dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Senin (26/10).

Puan juga mengingatkan pemerintah untuk tak lupa melakukan sosialisasi terkait vaksin. Selain itu, pelibatan dokter hingga tokoh masyarakat juga diperlukan dalam proses sosialisasi tersebut nantinya. 

Baca Juga

"Sosialisasi masif dan edukasi secara terus-menerus harus dilakukan agar tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap vaksin," ujarnya. 

Selain manfaat vaksin, politikus PDIP itu mengatakan, pemerintah juga penting juga menyosialisasikan bahwa vaksin tersebut aman sehingga tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Puan juga  meminta pemerintah untuk memastikan benar-benar bahwa prosedur pembuatan vaksin sudah sesuai kaidah ilmiah. 

"Prosesnya tidak boleh lengah sedikit pun, faktor keamanan mesti betul-betul diperhatikan karena nyawa manusia menjadi taruhannya. Pemerintah juga harus memastikan status halal atau haram vaksin tersebut," kata dia.

Ia juga mengapresiasi kerja pemerintah yang berhasil menjalankan kerja sama dengan berbagai negara dalam pengadaan vaksin. Kendati demikian, ia menilai negara jugaharus berupaya sekuat tenaga untuk bisa memproduksi vaksin sendiri. 

"Tetapi, kita sendiri di dalam negeri harus bisa cukup produksinya sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menerima vaksin," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA