Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dituntut untuk mengundurkan diri pada hari ini Senin (26/10) karena keraguan yang terus bermuculan terkait kepemimpinannya. Tuntuan ini muncul setelah Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah menolak permintaan Muhyiddin untuk menyatakan keadaan darurat dalam memerangi pandemi virus corona.
Permintaan itu dilakukan Muhyiddin di tengah lonjakan kasus baru virus corona di Malaysia dan pandemi global yang semakin memperlambat perekonomian. Muhyiddin dianggap menggunakan permintaan itu sebagai dalih menangguhkan parlemen dan mempertahankan dukungan di tengah pertikaian dalam koalisinya yang hanya punya mayoritas dengan kelebihan dua kursi.
Penolakan Raja Sultan Abdullah menujukkan semakin lemahnya cengkeraman Muhyiddin pada kekuasaan, sebulan setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan dia mendapat dukungan mayoritas di parlemen, termasuk mereka yang berpindah dari aliansi yang berkuasa, untuk membentuk pemerintah yang baru.
Setelah menolak permintaan Muhyiddin pada hari Minggu (25/10), raja juga meminta para pejabat negeri untuk mengakhiri polemik politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah yang menurutnya telah menangani pandemi dengan baik, dan menekankan pentingnya penetapan anggaran tahun 2021 yang dijadwalkan akan dibahas di parlemen pada 6 November.
Pemimpin partai dalam koalisi Muhyiddin maupun dari pihak oposisi, mengkritik langkahnya untuk menyatakan keadaan darurat dan meminta Muhyiddin untuk mundur setelah permintaan tersebut ditolak.
"Syukurlah, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang bisa menyeret negara menjadi ke wilayah yang lebih kritis," ujar Ahmad Puad Zarkashi, pemimpin senior di Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) - partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa - dalam sebuah unggahan di Facebook.
"Kesejahteraan rakyat lebih penting. Muhyiddin harus mundur," katanya.
Senada dengan Ahmad, anggota parlemen oposisi Wong Chen mengatakan bahwa permintaan "jahat" Muhyiddin telah secara sah ditolak oleh raja, dan oleh karenanya Perdana Menteri Malaysia itu harus mengundurkan diri atau memecat menteri yang mengusulkan keadaan darurat.
Kondisi politik Malaysia memanas pada akhir Februari lalu setelah pengunduran diri perdana menteri sebelumnya, politisi veteran Mahathir Mohamad. Namun kemudian koalisi Mahathir pecah, dan mantan sekutunya, Muhyiddin, menjalin aliansi baru dengan UMNO untuk menjadi perdana menteri.
Dalam beberapa minggu terakhir, Muhyiddin dihadapkan pada krisis virus corona. Selain itu koalisi Muhyiddin juga dilanda pertikaian, di mana UMNO berusaha untuk memberikan pengaruh yang lebih besar. Beberapa petinggi UMNO kemudian juga tersangkut kasus korupsi. Mantan Perdana Menteri Najib Razak, juga tengah mencoba peruntungannya untuk kembali ke dunia politik.
Politisi negara, bagaimanapun, dapat dipengaruhi oleh keputusan raja untuk menghindari konflik politik, dan mengutamakan kepentingan rakyat, kata para analis.
"Raja tampaknya mengirimkan sinyal bahwa pemerintah saat ini akan tetap bertahan, dan anggaran harus disahkan, dan seharusnya tidak ada perubahan politik, setidaknya untuk saat ini," ujar Shazwan Mustafa Kamal, pengamat politik dan konsultan risiko kebijakan Vriens & Partners.
rap/pkp (Reuters)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
