Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat

Selasa 27 Oct 2020 05:27 WIB

Red: Andri Saubani

Seorang pejabat Indonesia mengenakan pakaian pelindung saat melakukan suntikan pada seorang relawan selama simulasi imunisasi COVID-19 di Depok, Jawa Barat, Indonesia, 22 Oktober 2020. Setidaknya 2.200 orang relawan di seluruh negeri akan menerima vaksin penyakit COVID-19 pada akhir tahun 2020. Pemerintah Indonesia akan memantau kesehatan fisiknya secara rutin dan jika uji coba tersebut terbukti berhasil maka pemerintah akan memproduksi 250 juta dosis vaksin pada tahun 2021.

Seorang pejabat Indonesia mengenakan pakaian pelindung saat melakukan suntikan pada seorang relawan selama simulasi imunisasi COVID-19 di Depok, Jawa Barat, Indonesia, 22 Oktober 2020. Setidaknya 2.200 orang relawan di seluruh negeri akan menerima vaksin penyakit COVID-19 pada akhir tahun 2020. Pemerintah Indonesia akan memantau kesehatan fisiknya secara rutin dan jika uji coba tersebut terbukti berhasil maka pemerintah akan memproduksi 250 juta dosis vaksin pada tahun 2021.

Foto: EPA/Bagus Indahono
Pakar meminta pemerintah dapat meyakinkan publik bahwa vaksin Covid-19 aman.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Nasrullah mengharapkan pemerintah dapat benar-benar meyakinkan publik terkait vaksin Covid-19 yang aman bagi manusia. Nasrullah bahkan mengusulkan vaksin disuntikkan lebih dulu ke pejabat atau kepala daerah.

"Tanpa persiapan antisipasi, maka partisipasi publik bisa saja rendah, bahkan akan adanya penolakan publik. Maka yang harus dilakukan adalah persiapan matang pemerintah, seperti dibentuk tim sosialisasi dan antihoaks," katanya di Banjarmasin, Senin (26/10).

Menurut Nasrullah, vaksinasi kelihatannya gampang, yakni menyuntikkan vaksin ke tubuh manusia sehingga bisa menimbulkan kekebalan tubuh terhadap virus, khususnya Covid-19. Namun, kata dia, dalam pelaksanaannya bisa saja menimbulkan polemik dan ketakutan baru dari publik yang mendahului dari program vaksinasi itu.

Baca Juga

Untuk itulah, pakar antropologi masyarakat lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menekankan, publik perlu diyakinkan terlebih dahulu bahwa vaksinasi aman, karena telah melalui beberapa tahap uji coba hingga dinyatakan benar-benar aman bagi tubuh manusia.

"Kalau pun ada respons dari tubuh manusia, misalnya gejala panas, alergi, juga perlu diketahui publik agar tidak panik," katanya.

Kemudian, menurut dia, kehalalan vaksin atau tidak mengandung babi, juga perlu disampaikan, terutama bagi warga Muslim. Sebab hal ini sering muncul menyertai produksi medis, baik obat, kosmetik maupun makanan.

Untuk menghindari isu hoaks, kata dia, alangkah baiknya vaksin disuntikkan terlebih dahulu kepada pejabat pemerintah atau kepala daerah secara terbuka. "Ini sebenarnya hal biasa saja, seperti pejabat yang mendonorkan darahnya, tetapi menjadi luar biasa karena hal baru, yakni disuntikkan vaksin Covid-19 ke tubuh pejabat kepala daerah hingga presiden sebelum ke rakyat," kata dia.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA